Bangkitkan Ekonomi, Bali Perlu Perlakuan Khusus

Membangkitkan ekonomi Bali bukan hal mudah. Apalagi, Bali menjadi provinsi terdampak pandemi Covid-19 paling parah di Indonesia akibat ketergantungan pada sektor pariwisata.

SEPI - DTW Ulun Danu Beratan yang sepi kunjungan wisatawan. Saat pariwisata terpuruk akibat pandemi, perekonomian Bali turut merosot.

Tabanan (bisnisbali.com) – Membangkitkan ekonomi Bali bukan hal mudah. Apalagi, Bali menjadi provinsi terdampak pandemi Covid-19 paling parah di Indonesia akibat ketergantungan pada sektor pariwisata. Untuk itulah, Bali perlu perlakuan khusus, berbeda dibandingkan provinsi lainnya.

 “Ekonomi Bali tidak mungkin ditangani seperti yang dilakukan pada daerah lainnya. Tidak mungkin pola nasional di copy paste untuk bangkitkan Bali karena karakteristiknya jauh berbeda dengan daerah lainnya,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Tabanan, I Gusti Bagus Made Damara, Minggu (31/1).

Menurutnya, selama ini bantuan yang digelontorkan pemerintah ke berbagai daerah di Indonesia, polanya semua sama. Padahal, kalau dilihat masing-masing daerah tingkat permasalahan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini tidak sama. Contohnya saja di Bali, jika dibandingkan dampak pandemi dirasakan antara orang yang terjun di sektor pariwisata dengan masyarakat yang memiliki pekerjaan di desa atau di pegunungan sebagai petani, maka hasilnya berbeda.

“Dampak pandemi yang dirasakan oleh petani ini bisa jadi lebih kecil dibandingkan pekerja langsung di sektor pariwisata, karena mereka masih bisa mendapatkan hasil dari produksi pertaniannya,” ujarnya.

Bercermin dari permasalahan tersebut, dia berharap dengan berkantornya Menparekraf Sandiaga Uno di Bali bisa menjadi titik terang bagi upaya membangkitkan Bali yang 70 persen bergantung kepada sektor pariwisata melalui cara lebih spesifik, mengacu pada kepentingan masyarakat Pulau Dewata yang kondisinya jauh berbeda dengan daerah lainnya. Hadirnya Menparekraf dengan berkantor di Bali memberi rasa keoptimisan bagi pelaku pariwisata di Bali, karena itu sekaligus mencerminkan negara hadir dan serius menangani Pulau Dewata yang belakangan ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi minus.

“Ini setidaknya bisa memberi sinyal bahwa pemerintah pusat memiliki perhatian khusus pada Bali. Selain itu, sangat wajar jika Menparekraf berkantor di Bali, karena maju tidaknya pariwisata Bali ini juga menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kementerian pariwisata itu sendiri,” kilahnya.

Lebih lanjut dia berharap Menparekraf bisa memiliki terobosan bagi Bali, terlebih jika bisa memperjuangkan pinjaman lunak bagi pelaku pariwisata di Bali ini sesuai usulan para pelaku pariwisata sebelumnya. Pinjaman lunak bagi pelaku pariwisata ini memang sangat diharapkan, meski sebelumnya sudah dibantu dalam bantuan hibah. Sebab, pinjaman lunak ini nantinya akan dimanfaatkan pelaku pariwisata untuk biaya operasional atau perawatan alat yang memang harus ada untuk menjamin kesinambungan usaha, meski hanya akan mengandalkan kunjungan dari wisatawan lokal saja sementara ini. *man

BAGIKAN