Bali tak perlu Di-’’branding” lagi, Pariwisata Budaya Harga Mati

Wacana yang diluncurkan Menparekraf dan Wakilnya masih tetap menunai kontroversi di kalangan masyarakat khususnya di kalangan pariwisata.

Mangupura (bisnisbali.com) –Wacana yang diluncurkan Menparekraf dan Wakilnya masih tetap menunai kontroversi di kalangan masyarakat khususnya di kalangan pariwisata. “Bali tak perlu di-branding lagi. Tak bisa ditawar-tawar, Bali adalah pariwisata budaya,” ujar Ketua Badan Promosi Pariwisata (BPPD) Badung Gusti Ngurah Ray Surya Wijaya didampingi pengurus lainnya  Gusti Kompyang Aya, di Mangupura, Selasa (12/11) kemarin.

Dia mengaku sangat prihatin dengan wacana yang dimunculkan Menparekraf yang akan mendesain Toba dan Bali sebagai destinasi ramah Muslim. “Kami sangat prihatin,” katanya.

Menurutnya, kearfian lolal berupa budaya Bali menyebabkan Bali populer seperti saat ini. Yang perlu dilakukan, tegas Ray Surya Wijaya yang juga Ketua PHRI Badung tersebut, justru empat pilar pariwisata berupa destinasi, industri, marketing dan kelembagaan. “Ini yang harus dipikirkan bukan lagi soal branding,” tegasnya sembari menyatakan akan segera bertemu Menparekraf untuk melakukan konsolidasi.

Hal sama dikemukakan pengurus BPPD Badung bidang kelembagaan Gusti Kompyang Aya. Menurutnya, pariwisata budaya telah mengacu pada Perda 2 tahun 2012. Di perda ini diatur soal kearifan lokal dan budaya dalam pariwisata Bali. “Kearifan lokal inilah yang membuat Bali popular,” tegasnya.

Selain itu, Bali sudah sangat wellcome dengan wisatawan dari mana pun. Khusus untuk warga Muslim yang datang ke Bali sudah disiapkan fasilitas pendukung seperti mushola termasuk kiblat di tiap hotel, makanan halal dan sebagainya. “Raja Salman yang sempat ke Bali pun sampai menambah waktu berliburnya, apalagi yang perlu diramahkan,” katanya.

Dia meminta pejabat jangan mencari popularitas dengan menyakiti perasaan pihak lain. “Popularitas perlu dicari dengan program-program populer yang bermanfaat,” ujarnya. *sar

BAGIKAN