Bali Miliki 572 Unit SPKLU

Penggunaan kendaraan listrik di Bali terus digaungkan untuk mendukung lingkungan aman dan bersih.

PENGENALAN - Pengenalan SPKLU kepada rombongan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.

Denpasar (bisnisbali.com) Penggunaan kendaraan listrik di Bali terus digaungkan untuk mendukung lingkungan aman dan bersih. Namun, tetap ada kendala dalam penggunaan kendaraan listrik ini yaitu perbedaan tipe connector socket sehingga perlu ada penyeragaman melalui regulasi.

Hal tersebut disampaikan Manajer PLN UP3 Bali Selatan, Made Suamba, saat menerima kunjungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Selasa (22/12) kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Suamba juga menjelaskan Bali telah memiliki Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebanyak 570 unit yang dapat digunakan untuk kendaraan roda dua dan dua unit untuk kendaraan roda empat. Akan tetapi ada hambatan yang ditemui untuk implementasi penggunaan kendaraan listrik di Bali. “Kesulitan yang muncul adalah adanya perbedaan tipe connector socket. Perlu adanya penyeragaman melalui regulasi, supaya connector socket pada kendaraan listrik yang masuk ke Indonesia memiliki standarisasi,” katanya.

Suamba optimis dengan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Ia berharap semua pihak bisa mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. “Sekolah–sekolah bisa mengimbau siswa–siswinya untuk mengganti penggunaan sepeda motor konvensional dan beralih ke e-bike atau motor listrik yang lebih aman,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Dinas ESDM Jawa Tengah Imam Nugraha menyatakan apresiasinya terhadap upaya PLN yang bersinergi bersama Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan implementasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Bali dapat berjalan dengan baik. “Sinergi yang baik antara pemangku kepentingan dan PLN harus terus berjalan untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik serta meningkatkan bauran Energi Baru Terbarukan di Bali, sehingga alam di Bali tetap terjaga keasriannya,” ujarnya.

Ia berharap kunjungan untuk mengetahui implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program KBLBB di Bali ini dapat diadopsi untuk mempercepat implementasi KBLBB di Jawa Tengah. *wid

BAGIKAN