Bali bisa Jadi  ’’Role Model’’ Manajerial Kebudayaan

Bali memiliki manajerial kebudayaan yang lebih baik dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia.

RAKORNAS - Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid memberikan keterangan usai penutupan Rakornas Kebudayaan di Nusa Dua.

Mangupura (bisnisbali.com) –Bali memiliki manajerial kebudayaan yang lebih baik dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan demikian, Bali bisa menjadi role model guna membantu daerah lain yang ingin mengembangkan kebijakan di bidang kebudayaan.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid usai penutupan Rakornas Bidang Kebudayaan di BICC, Nusa Dua, Sabtu (21/12) lalu.

Melalui kerja sama yang sifatnya bilateral maka Bali bisa mendistribusikan tenaga ahlinya ke beberapa daerah lain agar daerah tersebut nantinya juga mampu mengelola kesenian atau kebudayaannya dengan baik. “Seniman kan ada di mana-mana tapi yang mampu mengelola kebudayaan seperti Bali masih terbatas. Nah inilah PR bagi Gubernur Bali untuk bisa mendistribusikan tenaga ahli atau senimannya ke daerah lain. Tidak semua harus melalui program nasional, jadi kita harapkan kerjasama bilateral dengan semangat gotong royong, saling belajar dan sama-sama menarik manfaat,” ujar Hilmar Farid.

Bali selama ini juga dinilai mampu menjalankan agenda kebudayaan dengan baik. Semua itu didukung oleh keberadaan Dinas Kebudayaan di tingkat provinsi dan seluruh kabupaten/kota. Dari segi anggaran juga cukup memadai. Begitu pula dari sisi regulasi dan organisasi berjalan sangat baik.

“Ada event tahunan Pesta Kesenian Bali yang usianya lebih tua dari festival manapun di seluruh Indonesia. Jadi dari segi kegiatan, Bali itu gak kurang ya. Maka sekarang tugas dari Bali adalah membantu daerah lain dengan mengirimkan tenaga-tenaga seninya. Contohnya, di Papua Barat ada sekolah tinggi seni yang rektornya dari Bali. Hal-hal seperti ini yang kita pikirkan, bukan karena apa tapi karena pengalaman sangat pantas dibagi oleh Bali,” sebutnya.

Melalui Rakornas ini, Hilmar Farid menyampaikan bahwa yang paling penting adalah upaya untuk membangkitkan aktivitas kebudayaan di daerah yang selama ini belum banyak. Dikatakannya, ada dinas-dinas yang memiliki anggaran sangat terbatas sehingga tidak bisa bergerak. Ia mencontohkan, Kabupaten Belitung Timur mampu menyediakan anggaran untuk Dinas Kebudayaan hingga Rp4 miliar dalam setahun. Sedangkan dinas di daerah lain hanya bisa menyiapkan anggaran sebesar ratusan juta padahal skala eventnya jauh lebih besar.

“Nah, melalui pertemuan seperti ini kita akan tahu berapa sebenarnya standar anggaran yang tepat untuk mengelola kebudayaan, karena ada yang mempunyai kemampuan lebih atau kurang. Itulah sasaran kita,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Rakornas Bidang Kebudayaan ini diselenggarakan oleh Ditjen Kebudayaan Kemdikbud bekerja sama dengan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri pada18-20 Desember 2019 di Nusa Dua. Rakornas telah menghasilkan beberapa keputusan yang terangkum ke dalam “Aksi Nusa Dua”. *dar

BAGIKAN