Bahas LKPJ Bupati 2019, DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna lewat ”Teleconference”

DPRD Badung, menggelar rapat paripurna untuk membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2019.

NASKAH - Ketua DPRD Badung Putu Parwata menerima naskah LKPJ dari Bupati Badung untuk selanjutnya menjalani pembahasan.

Mangupura (bisnisbali.com) –DPRD Badung, menggelar rapat paripurna untuk membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2019. Tidak seperti biasanya, rapat paripurna di tengah terjangan covid-19 ini dilakukan dengan teleconference bersama anggota yang tetap berada di rumah maupun di ruang kerja masing-masing.

Hadir pada kesempatan itu, Bupati Badung  Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup Ketut Suiasa, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Putu Parwata didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta serta Sekwan Gusti Agung Made Wardika.

Di tengah mewabahnya virus corona ini, ujar Parwata, pihaknya tetap menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Aturannya, maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, LKJP sudah dibahas di Dewan. “Hari ini pas 3 bulan pascaberakhirnya tahun anggaran, LKPJ kami mulai bahas,” katanya.

Menurut Sekretaris DPC DPI Perjuangan Badung tersebut, Mendagri memberi kelonggaran pembahasan LKPJ hingga 30 April 2020. Namun karena Dewan siap, LKPJ pun mulai dibahas dengan menggunakan sistem teleconference untuk menghindari kerumunan orang di tengah covid.

Pada kesempatan itu, Parwata sepakat bahwa program pembangunan diprioritaskan untuk penanggulangan covid 19 ini. “Walau nantinya terjadi pergeseran-pergeseran anggaran, Dewan akan mendukung penuh,” katanya.

Anggaran yang disiapkan sementara ini, katanya, berjumlah Rp14 miliar. Ini ditambah lagi dengan Rp500 juta dana di tiap desa bisa diarahkan untuk penanggulangan covid.

Dana ini akan dimanfaatkan untuk menyiapkan tempat karantina, penyediaan alat, obat, paramedis maupun sembako bagi warga yang terkena karantina. “Jika masih kurang, Dewan mendukung Bupati memanfaatkan anggaran untuk sektor lainnya yang kurang mendesak,” katanya.

Politisi asal Dalung Kuta Utara tersebut memastikan akan berkomunikasi dengan pusat dalam hal ini Menteri Keuangan untuk bisa memperoleh stimulus tambahan bagi Badung. Selama ini, katanya, Badung memanfaatkan APBD secara mandiri. “Pada saat ada bencana seperti ini, kami berharap ada stimulus tambahan dari pusat,” tegasnya. *adv

BAGIKAN