Bahas BLT, Pimpinan DPRD Badung Gelar Rapat Koordinasi dengan Camat  

Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M., didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa, S.H. dan Wakil Ketua II, Imade Sunarta, Kamis (14/5) menggelar rapat koordinasi dengan seluruh camat yang ada di Badung.

Mangupura (bisnisbali.com) –Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M., didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa, S.H. dan Wakil Ketua II, Imade Sunarta, Kamis (14/5) menggelar rapat koordinasi dengan seluruh camat yang ada di Badung. Salah satu yang dibahas adalah soal bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga yang terpapar covid.

Keenam camat di Badung hadir pada acara tersebut. Keenamnya adalah Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta, Camat Kuta Nyoman Rudiarta, Camat Kuta Utara Putu Eka Permana, Camat Mengwi Nyoman Suhertana, Camat Abiansemal IB Mas Arimbawa, dan Camat Petang Wayan Darma.

Saat membuka pertemuan tersebut, Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyatakan ingin berkoordinasi terkait wabah covid-19 yang kini tengah pandemi. “Apa yang sudah dilakukan di kecamatan masing-masing,” tegasnya.

Terkait wabah covid, ujar Parwata, Badung sudah melakukan refocusing dan pergeseran anggaran. Nilainya mencapai Rp 274 miliar. Dana ini dialokasikan untuk sektor kesehatan Rp 127 miliar, dampak ekonomi 125 miliar, kegiatan sosial Rp 730 juta dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Rp 15 miliar.

Walau alokasinya besar, kata Parwata, dana yang cair masih sangat kecil. Berdasarkan laporan Inspektorat, ujar Parwata, untuk kesehatan baru cair Rp8,2 miliar, BPBD Rp20 juta, Diskominfo Rp460 juta dan Satpol PP Rp 148 juta. “Sejumlah instansi walaupun sudah melakukan kegiatan belum melaporkan anggaran seperti Dinas Sosial, Dinas Koperasi UKM dan perdagangan, serta Disperinaker,” tegas politisi PDI Perjuangan asal Kuta Utara tersebut.

Menurut Parwata, dana tersebut harusnya cepat terserap ke masyarakat sehingga masyarakat bisa terbantu di tengah pandemi covid-19 ini.  “Anggaran ini harus segera dieksekusi,” tegasnya.

Selanjutnya Parwata memberi kesempatan kepada para camat untuk memaparkan apa langkah-langkah yang sudah dilakukan serta bantuan apa yang sudah diberikan kepada masyarakat.

Para camat menyatakan, langkah-langkah yang dilakukan sudah mengikuti aturan dan pedoman dari pemerintah. Di antaranya membentuk Satgas dan membuat posko. Selanjutnya melakukan penyemprotan disinfektan, pembagian masker dan sebagainya. Namun untuk satgas yang harus turun setiap saat, hingga kini belum tersentuh dana operasional. “Walau RKA sudah kami setor, hingga kini kami belum memperoleh alokasi anggaran khususnya untuk Satgas Covid-19 Kecamatan,” ujar Camat Petang Wayan Darma diiyakan camat lainnya.

Selain anggaran, Camat Kuta juga menyampaikan persoalan penolakan karantina PMI dari luar Kabupaten Badung di Kuta. “Kami bingung. Satu sisi tak boleh menolak, di sisi lain, warga kami menolak. Kami minta masukan kepada pimpinan Dewan,” ujar Camat Kuta Nyoman Rudaiarta.

Selain itu, camat juga menyatakan sudah membagikan hak-hak masyarakat seperti sembako, BLT serta PKH. Warga pun sudah menerima pembagian masker dan APD untuk tenaga kesehatan di setiap puskesmas dan rumah sakit.

Terkait persoalan tersebut, Wakil Ketua I Wayan Suyasa dapat memaklumi harapan para camat untuk memperoleh anggaran. “Bagaimana mungkin berperang tanpa senjata,” ujar politisi Partai Golkar asal Penarungan tersebut.

Untuk itu, Suyasa sepakat akan menyarankan eksekutif segera mengalokasikan dana untuk Satgas Kecamatan. Dengan begitu, tugas-tugas menekan covid-9 bisa berjalan efektif.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata sepakat untuk mendesak eksekutif mengalokasikan anggaran untuk camat khususnya satgas di tingkat kecamatan. “Ini sangat masuk akal,” katanya.

Terkait penolakan karantina PMI di Kuta, Parwata menyatakan hanya persoalan komunikasi. “Ini perlu dikomunikasikan lagi sehingga tidak ada kesalahpahaman,” tegasnya. *adv

BAGIKAN