Badung Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020

ANUGERAH - Wabup Badung, I Ketut Suiasa saat menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020.

PEMERINTAH Kabupaten Badung berhasil meraih Predikat Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali, di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kamis (17/12). Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Komisioner Komisi Informasi I G.A.G.A Widiana Kepakisan kepada Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa.

Wabup Suiasa usai acara mengatakan, sangat mengapresiasi dan bersyukur atas penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 dari KI Provinsi Bali kepada kabupaten/kota di Bali dan Badung khususnya yang mendapatkan penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Informatif II. Menurutnya, dengan keterbukaan informasi publik akan mampu meningkatkan layanan publik kepada masyarakat tentunya layanan keterbukaan informasi.

“Hari ini kami bersyukur Pemkab Badung mendapatkan peringkat sebagai pemerintah daerah yang informatif. Predikat yang tinggi dalam pengelolaan informasi publik, sebagai bukti bahwasanya Pemerintah Kabupaten Badung sudah menerapkan transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” sebut Wabup Suiasa.

Wabup Suiasa mengungkapkan, dalam hal keterbukaan informasi publik, Pemkab Badung berupaya untuk terbuka kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Baik dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, keterbukaan diterapkan. “Dalam rangka itu, maka tentu kami harus menyediakan informasi yang terbuka kepada publik, adaptif dan komunikatif dengan memberikan kanal ruang penyampaian komunikasi,” jelasnya.

Dalam kaitan penganugerahan dari KI juga, dikatakannya, Pemkab Badung berupaya untuk menerapkan keterbukaan informasi publik dengan pencapaian yang bertahap pada setiap organik yang ada di lingkungan Pemkab Badung, mulai dari lingkungan OPD, kecamatan hingga ke tingkat desa/kelurahan, maupun perusahaan daerah. ‚ÄúDengan ini kita berharap penyelenggaraan pemerintahan sampai tingkat desa/kelurahan menjadi lebih transparan lagi terhadap berbagai hal. Terlebih pembangunan daerah pada hakekatnya harus dikawal oleh seluruh warga masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisioner KI Bali, I G.A.G.A Widiana Kepakisan mengatakan, kegiatan ini terlaksana sesuai dengan tupoksi KI untuk melakukan evaluasi terkait dengan layanan informasi kepada masyarakat. Adapun kriteria penilaian yaitu kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Penilaian dilaksanakan oleh KI Provinsi Bali melalui kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada seluruh badan publik kabupaten/kota se-Provinsi Bali yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020.

Penghargaan ini, berdasarkan pada hasil penilaian dan pemeringkatan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik organisasi perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan desa se-Bali tahun 2020 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor: 113/01/Kep KI.Bali/2020. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan badan publik dalam hal ini seluruh perangkat daerah, desa/kelurahan dan perusda yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik. *adv

BAGIKAN