Aturan Tumpang Tindih Minta Dihapus, Birokrasi Perizinan Angkutan Multimoda mesti Diperpendek

Rancangan Undang-undang (RUU) Revisi UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dikhawatirkan akan memicu tumpang tindih aturan.

ANGKUTAN -  Berdaya saing, birokrasi perizinan angkutan multimoda mesti diperpendek.        

Denpasar (bisnisbali.com) –Rancangan Undang-undang (RUU) Revisi UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dikhawatirkan akan memicu tumpang tindih aturan. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Wayan Sukrayasa, Senin (20/7) mengatakan aturan baru terkait angkutan multimoda ini akan memperpanjang birokrasi perizinan.

Diungkapkannya, di era digital semua aturan yang kiranya tumpang tindih agar dihapuskan. Pemerintah juga perlu menyederhanakan  birokrasi perizinan sehingga produk yang dihasilkan bisa berdaya saing.

Wayan Sukrayasa menjelaskan yang terpenting sekarang output yang dihasilkan mampu dan bisa bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global. “Dalam era new normal, saatnya kita berprilaku praktis dan taktis,” ucapnya.

Hal-hal yang berhubungan birokrasi panjang perlu dikurangi. “Bila perlu, aturan yang berpotensi memperpanjang birokrasi mesti dihapuskan,” tegas Sukrayasa.

Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan bahwa pengaturan mengenai angkutan multimoda pada RUU Revisi UU 22/2009 tentang LLAJ agar dihapuskan karena dinilai tidak efektif. Bahkan aturan tersebut telah menambah perizinan birokrasi dan menjadikan mahalnya biaya operasional.

Menurut Gemilang Tarigan, definisi multimoda itu merupakan service atau bentuk pelayanan dalam angkutan. “Tidak diperlukan badan hukum khusus untuk menjalankan layanab,” tegas Gemilang.

Ketua Umum DPP Organda, Adrianto Djokosoetono, menyampaikan hingga kini kegiatan usaha di bidang logistik sangat memberatkan bagi pelaku usaha nasional. “Ini tidak luput tumpang tindihnya kebijakan dan birokrasi antar lembaga/instansi antar pemerintah pusat dengan daerah,” ucapnya.

Adrianto mencontohkan pengaturan Operator Angkutan Multimoda (MTO) yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 2012 dan RUU Revisi UU 22/2009 tentang LLAJ masih perlu ditinjau kembali agar bemanfaat bagi pelaku usaha nasional serta sejalan dengan kesepakatan ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAMT). *kup

BAGIKAN