”Angelus Bhuana” Dipastikan Lanjut, Kemiskinan Badung Dipolitisasi?

DALAM jumpa media yang digelar, Rabu (4/12) kemarin, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta yang didampingi Wabup Ketut Suiasa  dan Kabag Humas Made Suardita memastikan program angelus bhuana Badung akan berlanjut.

Di bawah kepemimpinan Bupati Nyoman Giri Prasta, S.Sos. dan Wabup Drs. I Ketut Suiasa, S.H., Badung tetap menjalankan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Dari Badung membangun Bali dan dimulai dari pinggiran. Karena itu, program angelus bhuana Badung (membangun Bali dari Badung) akan tetap berlanjut. Apa saja kiatnya?

DALAM jumpa media yang digelar, Rabu (4/12) kemarin, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta yang didampingi Wabup Ketut Suiasa  dan Kabag Humas Made Suardita memastikan program angelus bhuana Badung akan berlanjut. “Hal ini sesuai dengan program Nawacita Presiden Jokowi yakni membangun dari pinggiran,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Giri Prasta yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Badung tersebut menegaskan, program ini dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan urgensinya. “Jika memang dianggap urgen dan menjadi skala prioritas, program ini dipastikan tetap terlaksana,” katanya.

Program ini sudah berjalan mulai Kabupaten Buleleng yakni Sidatapa dan beberapa desa pinggiran lainnya, Karangasem mulai Desa Munti Gunung dan Klungkung dimulai dari beberapa desa di Nusa Penida.

Bagaimana menerapkan politik anggaran di tengah defisit yang terjadi? Bupati Giri Prasta menegaskan, anggaran merupakan kata kunci untuk bisa melaksanakan program pembangunan. Karena itu, dia mengaku akan memaksimalkan pendapatan dari sektor pariwisata seperti pajak hotel dan restoran (PHR). “Kami akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola aplikasi mengenai transaksi di sektor pariwisata,” katanya.

Dengan aplikasi ini, dia memastikan, semua transaksi akan terpantau. Dengan begitu, potensi lost pajak bisa ditekan seminimal mungkin. “Pendapatan daerah jadi meningkat dan program pembangunan termasuk angelus bhuana bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Pada 2020, APBD Badung dirancang Rp 6,03 triliun. “Ini potensi riil pendapatan Badung dan ini akan dikelola dengan baik sehingga semua program bisa berjalan dengan bagus,” ungkapnya.

Bagaimana dengan dugaan masih adanya warga miskin di Badung namun belum memperoleh penanganan? Giri Prasta memastikan, dengan adanya 5 program prioritas Badung yakni sandang pangan dan papan; pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan; adat agama dan budaya; pariwisata lengkap infrastruktur.

Sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan primer masyarakat. Ini dipastikan terpenuhi dan diupayakan secara mandiri melalui proses budi daya. Di bidang kesehatan, Badung menerapkan dengan konsep Tri Kona, mulai lahir hidup dan mati ditanggung. Lahir melalui program AKU SAPA, gratis dan langsung memperoleh akte. Hidup juga ditanggung, selanjutnya mati pun memperoleh santunan Rp 10 juta dan perubahan akte. “Satu lagi penunggu pasien memperoleh santunan Rp 200.000 per hari bagi pasien di kelas III,” katanya.

Selanjutnya untuk jaminan sosial dan ketenagakerjaan salah satunya dilakukan dengan memberikan tunjangan bagi lansia umur di atas 72 tahun. Tunjangan ini merupakan insentif senilai Rp 1 juta per bulan. Dengan program ini, Giri Prasta memastikan tak ada lagi warga miskin di Badung. “Anggaran untuk kebutuhan dasar sudah terkunci,” katanya.

Cuma Giri Prasta menyatakan, munculnya isu warga miskin di Badung terkait dengan tahun politik yang akan datang. Dia mencontohkan, ada orangtua yang digiring ke sebuah rumah tak layak huni di sebuah tegalan, padahal orangtua tersebut memiliki rumah yang layak. “Setelah difoto, lanjut di-share dengan tujuan untuk memunculkan kesan negatif terhadap pemerintah,” katanya.

Walau begitu, dia mengakui tidak mungkin menolkan angka kemiskinan. Penyebabnya penduduk bertumbuh. Misalnya satu keluarga memiliki satu rumah. Ketika anak-anaknya sudah menikah tentu membutuhkan rumah baru. Begitu seterusnya, namun dipastikan angkanya sangat kecil. Pada jumpa media yang mengambil tema “Refleksi Akhir Tahun 2019 dan Empat Tahun Masa Kepemimpinan serta Arah Kebijakan Bupati dan Wabup Badung” tersebut, Giri Prasta menyatakan, kebijakannya dipastikan berpihak kepada ekonomi, kemiskinan, tenaga kerja, budaya, lingkungan dan penegakan hukum. Walau program ini dipastikan sudah jalan, Giri tetap meminta dukungan atau sinergi dengan semua pihak termasuk media.

Ditanya mengenai pengelolaan sampah pascalarangan membuang sampah ke TPA Suwung, Giri Prasta menyatakan, sesungguhnya pengelolaan sampah sudah direncanakan sejak melakukan Pekan Informasi Pembangunan (PIP) ke Bantul Yogyakarta. Badung merencanakan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di tiap desa. “Rencananya TPST di tiap desa beroperasi tahun 2021,” katanya.

Yang terjadi justru sebelum waktu itu, Badung tak lagi boleh membuang sampah ke TPA Suwung. Dengan begitu ada kesan Badung kelabakan dalam menangani sampah.

Namun dengan gerak cepat, Giri Prasta optimis sampah bisa tertangani dengan baik di wilayah Badung. Ini ditangani dengan TPST, Gotik dan terakhir Gerakan Serentak (Gertak). “Satu lagi setiap OPD menjadi bapak angkat dua desa dalam menangani sampah,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wabup Suiasa memaparkan indeks keberhasilan di Badung. Pertama indeks kepuasan masyarakat meningkat dari 79,73 menjadi 83,61. Ini masuk kategori baik. Kedua, indeks kerukunan naik dari 78 menjadi 94,68. Ini masuk kategori sangat tinggi. Ketiga, indeks kebahagiaan naik dari 75,47 menjadi 76,14. Indeks ini masuk kategori tinggi. Keempat, indeks pembangunan manusia (IPM) naik dari 79,8 menjadi 80,54, dan kelima indeks usia harapan hidup naik dari 74,25 tahun menjadi 74,63 tahun. Terakhir indeks kesetaraan gender naik menjadi 94,68 dan masuk kategori tinggi. *sar

BAGIKAN