Ancaman Gelombang PHK, Pemerintah harus Siap Tambah BLT

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, Kamis (24/9)  menyatakan sebenarnya tidak penting pemerintah umumkan resesi atau tidak.

Denpasar (bisnisbali.com) –Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, Kamis (24/9)  menyatakan sebenarnya tidak penting pemerintah umumkan resesi atau tidak. Sebab berbagai data sudah tunjukkan adanya pelambatan di hampir seluruh sektor.
Ia memberikan contoh indeks kepercayaan konsumen 86,9 di bawah level kepercayaan 100. Kemudian pertumbuhan kredit turun drastis khususnya kredit konsumsi.

“Yang terpenting saat ini pemerintah bisa apa? kalau cuma umumkan resesi, nanti tanggal 5 November BPS juga akan umumkan pertumbuhan ekonomi kuartal ke III,” katanya.
Oleh karena itu, kata Bhima, persiapan pemerintah yang ditunggu saat ini, bagaimana mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang merata dihampir semua sektor.
“Jika angka pengangguran tidak bisa tertolong dengan jaring pengaman yang ada, maka risiko ke angka kemiskinan yang naik dan ancaman konflik sosial makin tinggi,” ujarnya.
Untuk itu, segera tambah bantuan langsung tunai (BLT) untuk pengangguran, korban PHK, dan pekerja informal. Nominal BLT pun harus lebih besar dari sebelumnya,

“Idealnya Rp1,2 juta per orang per bulan selama 3-6 bulan. Bantuan berupa sembako juga bisa difokuskan ke daerah-daerah yang padat penduduk,” imbuhnya.
Selanjutnya Bhima mengungkapkan langkah pemerintah juga penting untuk menjamin pengendalian wabah berjalan optimal dan cepat. Akar masalahnya karena aktivitas ekonomi macet saat pandemi, maka solusinya adalah tangani masalah kesehatan dengan lebih serius. Makin cepat pandemi tertangani semakin cepat recovery.*dik

BAGIKAN