Akhir 2019, Gianyar tanpa Daerah  Kumuh

Program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kabupaten Gianyar yang digarap sejak 2014, mulai menunjukkan tren positif.

KOTAKU -Eksebisi program Kotaku pada acara Car Free Day di Taman Kota Gianyar belum ini.

Gianyar (bisnisbali.com)-Program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kabupaten Gianyar yang digarap sejak 2014, mulai menunjukkan tren positif. Sesuai penilaian pusat, daerah yang dijuluki  gudang seni ini  tergolong tidak kumuh lagi.

Sebelumnya sesuai SK Bupati Gianyar tahun 2014, Gianyar mempunyai daerah kumuh yang tersebar di delapan desa di tiga kecamatan yakni Sukawati, Ubud dan Blahbatuh. Sejak tahun 2015 mulai digarap Pemkab Gianyar melalui dinas terkait melibatkan masyarakat
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Gianyar, I Wayan Kujus Pawitra, belum lama ini, mengatakan, Pemkab Gianyar memiliki peran, tugas dan tanggung jawab untuk menyukseskan program Kotaku agar capaian target RPJMN 2015-2019 tercapai secara sukses di Kabupaten  Gianyar.

“Salah satu tujuan dari program ini adalah menghilanglan kawasan kumuh di tahun 2019,” ujarnya.
Selain itu, kata Kujus Pawitra, Program Kotaku adalah upaya mewujudkan lingkungan pemukiman  yang layak huni dan berkelanjutan, melalui prakarsa 100-0-100. Ini dengan mencapai 100 persen akses air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen, dan  100 persen akses sanitasi untuk masyarakat Indonesia pada akhir 2019.
“Dengan adanya program ini, diharapkan tidak ada lagi kawasan kumuh,” harapnya.
Sebelumnya, Konsultan Oversight Service Provider (OSP) Provinsi Bali,  Resmi Sri Nulus,  mengatakan secara numerik atau angka, Kabupaten Gianyar skornya di bawah 19, artinya tergolong tidak kumuh lagi.
Dijelaskan, penilaian tergolong tidak kumuh lagi berdasarkan adanya peningkatan keteraturan bangunan, sarana air minum, sanitasi, drainase, jalan, bahaya kebakaran, persampahan dan ruang terbuka hijau.
“Kendati demikian, secara visual  masih menyisakan spot kumuh  seperti masalah sampah, drainase dan sanitasi yang perlu penanganan lebih lanjut dari pemerintah daerah,” imbuh Sri Nulus.*kup

BAGIKAN