Agar Tak Rugikan Konsumen, DPRD Karangasem Sahkan Ranperda Tera Ulang

DPRD Kabupaten Karangasem  dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I Nengah Sumardi di Kantor DPRD Karangasem,

MATERI RANPERDA - Ketua DPRD Karangasem Nengah Sumardi (kanan) menerima empat materi Ranperda dari Pjs. Bupati Karangasem I Wayan Serinah.

DPRD Kabupaten Karangasem  dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I Nengah Sumardi di Kantor DPRD Karangasem,  Senin (16/11) kemarin, menyetujui dan  mengesahkan dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Salah satu Perda yang disahkan yakni Perda Retribusi Tera Ulang. Tujuan pengesahan Ranperda Tera Ulang untuk membantu pedagang dalam pelayanan tera ulang, seperti tera ulang timbangan, sehingga konsumen atau pembeli di pasar-pasar tradisional tidak dirugikan. Misalnya akibat timbangan milik pedagang yang sudah rusak atau ada permainan berat timbangan.  DPRD Karangasem juga mengesahkan Ranperda Uji Kendaraan Bermotor.

Rapat paripurna  dengan agenda pengambilan keputusan pengesahan Ranperda menjadi Perda itu didahului laporan Pansus dan Gabungan Komisi. Usai laporan Pansus dan Gabungan Komisi, semua fraksi di DPRD Karangasem menyetujui kedua Ranperda itu disahkan menjadi Perda. Pengambilan keputusan terhadap  dua Ranperda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Perubahan Atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi Perda.

Pada pembahasan kedua Ranperda itu dan saat penyampaikan pendapat akhir dari fraksi-fraksi terhadap kedua materi Ranperda yang telah disampaikan oleh Bupati. Setelah melalui pembahasan-pembahasan bersama anggota dan eksekutif, maka Ranperda tersebut disetujui menjadi peraturan daerah. Namun, ada beberapa catatan yang disampaikan fraksi-fraksi, salah satunya  pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyosialisasikan secara masif serta melalukan tera ulang seperti timbangan milik pedagang di pasar. Tujuan tera ulang timbangan itu untuk memberikan kenyamanan terhadap konsumen. Tera ulang timbangan penting sebagai alat ukur sah atau tidaknya digunakan untuk  perangkat daerah terkait melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi diharapkan menyiapkan penyelenggaraan reparasi alat,  baik diselenggarakan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga. Penyediaan reparasi itu dimungkinkan karena  banyak alat ukur yang rusak atau tidak layak sebelum dilakukan tera ulang.

Selain mengesahkan kedua Perda itu, DPRD Karangasem juga menerima empat buah materi Ranperda, yakni  Raperda  tentang APBD Tahun 2021, Ranperda  Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT  Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2021, Ranperda Penyertaan Modal pada  PT  BPD Bali Tahun 2021 dan  Ranperda Penyertaan Modal  kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem Tahun 2021.

Pada nota Keuangan APBD 2021, Penjabat Sementara (Pjs.)  Bupati Karangasem I Wayan Serinah menyampaikan  APBD 2021 dirancang turun Rp 155 miliar atau 10,51 persen dibandingkan APBD Induk 2020, sehingga APBD 2021 menjadi Rp 1,478 triliun. Sementara pendapatan asli daerah pada APBD 2021 dirancang Rp 258 miliar, turun dibandingkan PAD tahun 2020 yang mencapai Rp 259 miliar  atau turun sebesar Rp 1,346 miliar. ‘’Pendapatan daerah yang berasal dari bantuan pusat umumnya turun. Dana perimbangdan dari pemerintah pusat hanya Rp 700 miliar, turun sebesar Rp 66,9 miliar atau 9,36 persen,’’ papar Serinah. *adv

BAGIKAN