Mangupura (bisnisbali.com) – Pembelajaran daring yang telah berlangsung sejak Maret tahun lalu dinilai telah menurunkan kualitas pendidikan dan prestasi siswa. Kondisi ini tak bisa dielakkan mengingat tingginya penyebaran virus corona di Bali. Menurut anggota Komite III DPD RI dapil Bali A.A. Gde Agung kondisi tersebut harus segera dicarikan solusinya.
Terkait PPDB, Panglingsir Puri Ageng Mengwi ini mendorong pemerintah lebih meningkatkan peran sekolah swasta di berbagai tingkatan untuk memajukan dunia pendidikan.
“PPDB dari tahun ke tahun selalu ribut. Perlu ada satu kebijakan, yakni mindsetnya perlu dikembalikan ke awal, yaitu bagaimana memeranankan sekolah swasta dalam penerimaan peserta didik baru. Sehingga sekolah swasta tak lagi kekurangan murid. Selain itu terapkan aturan secara konsisten,” tegas A.A. Gde Agung saat ditemui di kediamannya, Jumat (27/8).
Sebagai Anggota DPD RI yang antara lain membidangi pendidikan, agama, budaya dan kesehatan, mantan Bupati Badung dua periode ini mengaku prihatin dengan banyaknya sekolah swasta yang tidak dapat murid saat penerimaan siswa didik dibuka.
Di tengah pandemi ini, menurutnya lebih bijak memberdayakan sekolah swasta daripada harus mendirikan sekolah negeri baru. Kalau peran swasta ditingkatkan, maka sekolah swasta tidak akan menjadi mahal. “Misalnya dengan pemberian BOS yang sama antara negeri maupun swasta, gurunya juga sama-sama disubsidi. Dengan demikian akan menghilangkan mindset sekolah swasta sekolah mahal ataupun sekolah swasta sekolah tidak berkualitas,” sarannya.
Terkait gejola Sampradaya, tokoh masyarakat Puri Ageng Mengwi ini mengajak masyarakat kembali ke hal yang mendasar. “Kita harus memahami terkait Hindu Nusantara yang menghormati dan mengakui implementasi kearifan lokal. Kelemahan kita ada di SDM yang mumpuni dalam rangka penguatan Hindu Nusantara ini,” nilainya. Terkait sampradaya, kalau itu tidak sesuai dengan Hindu Nusantara khususnya Hindu Bali yang menghormati kearifan lokal di Bali, keberadaannya patut dipertimbangkan.
Terkait memperkuat SDM Hindu, ia menyarankan pemerintah bisa menegrikan Pesraman Hindu berbasis Nusantara. Selain itu bisa juga dengan meningkatkan pendapatan guru honorer Agama Hindu dengan menyisihkan anggaran. “Terkait pesraman yang ini, perlu diadakan satu maping dengan krtiteria yang ketat mana pesraman yang layak dinegerikan,” sarannya. *rah