BISNISBALI.com – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali, Muhamad Mufti Arkan di Denpasar menjabarkan, kinerja APBD menunjukkan perbaikan. Realisasi Pendapatan Daerah seluruh Pemda di Bali sampai dengan 30 November 2024 mencapai Rp26,27 triliun atau 84,04 persen dari target pendapatan, tumbuh 8,06 persen secara y-on-y.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp14,79 triliun menyumbang porsi 56,31 persen dari total Pendapatan Daerah, sedangkan 43,67 persen atau Rp11,47 triliun berasal dari dana transfer. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp24,40 triliun (74,78 persen dari pagu), tumbuh 4,69 persen y-on-y.
Ia menerangkan sebagian besar Belanja Daerah digunakan untuk Belanja Operasi, mencapai Rp13,87 triliun atau 72,45 persen dari pagu. Persentase realisasi anggaran terendah terdapat pada Belanja Modal yang baru terealisasi sebesar Rp2,23 triliun atau 47,37 persen dari pagu.
Selanjutnya, dalam rangka mendorong kinerja sektor usaha, pemerintah memperluas akses pembiayaan terutama bagi UMKM melalui penyaluran Kredit Program. Kredit Program di Bali terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pada KUR, pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk subsidi bunga.
“Total penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali sampai dengan 30 November 2024 mencapai Rp10,44 triliun untuk 139.436 debitur,” paparnya.
Penyaluran KUR masih didominasi KUR skema Mikro (dengan nilai kredit di atas Rp10 juta s.d. Rp100 juta) yang mencapai Rp6,6 triliun kepada 115.053 debitur. Berdasarkan sektor usahanya, penyaluran kredit program masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran (41,56 persen), sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (18,12 persen), dan jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, hiburan, dan perorangan lainnya 12,76 persen.*dik
