Denpasar (bisnisbali.com) –Di tengah dinamika risiko global, kondisi perekonomian Bali relatif stabil dengan tingkat inflasi 2,51 persen (y-on-y) pada Oktober 2024, turun 0,16 persen dibanding September 2024 dan terjaga dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1 persen.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan di Denpasar menyampaikan, kondisi perekonomian yang stabil memiliki implikasi yang positif terhadap kinerja APBN. Pendapatan Negara di Bali sampai dengan 31 Oktober 2024 telah terealisasi sebesar Rp18,04 triliun atau tumbuh 21,6 persen (y-on-y). Penerimaan negara tersebut dikonribusikan oleh penerimaan pajak sebesar Rp13,92 triliun atau 76,9 persen dari target Rp16,86 triliun.
Menurutnya, penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan penerimaan sebesar Rp2,54 triliun dengan pertumbuhan 23,43 persen (y-on-y).
“Penerimaan Negara juga didukung penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp1,13 triliun, tumbuh 25,61 persen (y-on-y), yang dikontribusikan oleh penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 87,50 persen, Bea Masuk 10,91 persen dan Cukai Hasil Tembakau 1,40 persen,” katanya.
Ia mengatakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bali juga masih tumbuh 5,2 persen (y-on-y) dengan nilai perolehan sebesar Rp4,12 triliun, yang salah satunya didukung oleh PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang senilai Rp45,99 miliar, tumbuh 28,07 persen (y-on-y). Untuk mendukung program pembangunan nasional, realisasi belanja negara di Provinsi Bali sampai dengan 31 Oktober 2024 telah mencapai Rp19,83 triliun atau 80,6 persen dari pagu.
Realisasi ini terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) sebesar Rp9,54 triliun atau 74,3 persen dari pagu dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,29 triliun 87,5 persen dari pagu.
Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus meningkatkan koordinasi dan menguatkan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan menjaga pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun guna mendukung pembangunan Bali. Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar terus mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali semakin pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.*dik
