Kamis, November 21, 2024
BerandaBaliAkses Pembiayaan Pertanian Penopang Perekonomian Bali

Akses Pembiayaan Pertanian Penopang Perekonomian Bali

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali meyakini sektor pertanian dan pariwisata ikut menjadi penopang perekonomian di Pulau Dewata.

Denpasar (bisnisbali.com) –Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali meyakini sektor pertanian dan pariwisata ikut menjadi penopang perekonomian di Pulau Dewata. Selain tentunya terus mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi sektor pertanian serta mendorong pengembangan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar menyampaikan, akan berupaya menggenjot skema close loop guna mendukung sektor pertanian agar sejalan dengan pertumbuhan sektor pariwisata. Diharapkan, dengan skema itu petani tidak sendiri tapi sebagai satu kelompok, dilindungi asuransi pertanian hingga ada offtaker (pembeli hasil pertanian). “Kredit bagi petani diberikan dengan skema bayar setelah panen. Selain itu, petani juga bisa mendapatkan kredit dengan asuransi petani padi yang merupakan program pemerintah,” katanya.

Kristrianti tidak memungkiri, kredit pertanian dipandang lebih  berisiko karena cuaca, hama dan sebagainya, termasuk  permainan tengkulak. Dibandingkan dengan kredit untuk perdagangan siklusnya lebih jelas, sehingga perlu asuransi untuk mengcover karena adanya ketidakpastian yang tinggi.

Untuk itu, kata kristrianti, skema yang dilakukan, konsep kredit pertanian  melalui kelompok tani, bukan individu. Skema ini dilakukan untuk mitigasi petani dalam mendapatkan kredit. Selain pemberian kredit, di dalamnya juga sudah termasuk free pendampingan.

Ia menambahkan, untuk keberhasilan kredit ini, tentu sangat diperlukan adanya offtaker atau buyer yang akan menyerap hasil petani. Kehadiran kemitraan hulu hilir termasuk adanya offtaker itu juga diharapkan menumbuhkan minat lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan pembiayaan khususnya kepada kelompok petani, termasuk melalui skema Kredit Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP).

Harapannya, sektor pertanian dapat berkembang dan menjadi tumpuan selain sektor pariwisata khususnya di sektor akomodasi, makan dan minum yang selama mendominasi penyerapan realisasi kredit “OJK melalui TPAKD sudah mendorong dan membentuk beberapa percontohan, misalnya petani di Jembrana untuk kakao, petani padi di Tabanan seperti beras mentik,” ujarnya.

Ia menilai, saat ini diperlukan, misi bersama Pemprov Bali dan instansi terkait untuk melakukan gerakan membangkitkan pertanin bangkit. Di saat pariwisata berkembang, maka orang tidak bengong hanya melihat pantai, tapi pertanian juga harus berkembang karena mendukung suplai makan dan minum.   “Kalau selama ini beli dari tetangga seperti Banyuwangi, ke depan Bali bisa surplus,” ucapnya.

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Ananda R. Mooy menambahkan, data OJK Bali untuk jumlah realisasi kredit di Pulau Dewata selama periode Januari-Agustus 2024 mencapai Rp110,17 triliun atau naik 8 persen jika dibandingkan periode sama 2023.

Dari realisasi kredit itu, komposisi kredit pertanian mencapai 5,34 persen dengan penyaluran mencapai Rp5,88 triliun yang tercatat tumbuh 12,41 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.*dik

Berita Terkait
- Advertisment -

Berita Populer