BISNISBALI.com – Pemerintah menegaskan pentingnya hilirisasi sumber daya alam (SDA) hingga transformasi UMKM untuk mewujudkan Indonesia maju tahun 2045. “Saya juga meyakini, UMKM bisa menjadi kunci sukses untuk menjadikan Indonesia negara maju di tahun 2045, dengan cara menciptakan lapangan kerja berkualitas,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam keterangannya dilansir di Denpasar, Senin (14/10).
Ia mengatakan, untuk menjadi negara maju, Indonesia perlu meningkatkan pendapatan per kapita. Namun demikian untuk mencapai hal tersebut pemerintah perlu mengubah struktur pelaku usaha. “Saat ini, mayoritas pelaku usaha di Tanah Air adalah usaha mikro dan kecil (lebih dari 99%). Sebanyak 97% tenaga kerja bekerja di sektor usaha mikro informal dan berpendapatan dibawah UMR,” kata Teten.
Dengan struktur tersebut, menurut MenKopUKM, berpotensi menyulitkan Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dan mencapai target pendapatan per kapita 30.300 dolar AS pada tahun 2045.
“UMKM tidak boleh hanya dijadikan bumper ekonomi pada saat krisis dan diposisikan sebagai ekonomi subsisten, melainkan harus mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi,” kata MenKopUKM.
Untuk itu, menurut MenKopUKM, hal konkret yang perlu dilakukan adalah melakukan dua pendekatan. Pendekatan pertama, intervensi teknologi dengan memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam Indonesia.
“Sebagaimana arahan Presiden terkait hilirisasi, kami sudah mencoba membangun Rumah Produksi Bersama (RPB) di berbagai daerah untuk mengolah kekayaan alam kita agar memiliki nilai tambah. Ini menjadi potensial, untuk bagaimana membangun industri menengah berbasis keunggulan domestik,” ujar Teten.
Pendekatan kedua, kata MenKopUKM, mempersiapkan lebih banyak lagi wirausaha produktif, sehingga melahirkan lagi ekonomi baru yang lebih produktif. “Ini yang kami sedang siapkan dengan program EntrepreneurHub dan kolaborasi dengan banyak pihak,” kata Menteri Teten.
Lebih jauh, MenKopUKM menegaskan pentingnya pembiayaan bagi pelaku UMKM. Hal ini disebabkan, saat ini juga masih menjadi kendala bagi pelaku UMKM. “Pembiayaan harus kita reform supaya betul – betul bisa melahirkan industri kecil menengah, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas,“ kata Teten.
Ia menambahkan, terdapat satu kebijakan Pemerintah yang bisa mendorong ekonomi baru untuk menumbuhkan industri. Yaitu belanja 40 persen APBN yang harus membeli produk lokal. “Kalau ini diperketat dengan TKDN, segala macam investasi akan datang karena belanja Pemerintah cukup besar,” ucap Teten. *rah
