Denpasar (bisnisbali.com)-Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar telah menjadi mitra pembayaran pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Meski pada tahap awal baru 10 LPD yang digandeng, diharapkan bisa lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Hal tersebut terungkap pada pelaksanaan Focus Group Discussion/FGD atau Diskusi Kelompok Terarah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar bersama LPD dan BPD Bali yang berlangsung di Sanur, Selasa (8/10).
Kepala Bapenda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya dalam sambutannya mengatakan, saat ini baru sebagian LPD di Kota Denpasar yang menjadi agen BPD dalam hal penerimaan pajak daerah. “Ke depannya diharapkan semua LPD bisa menjadi agen penerimaan pajak daerah yang akan didampingi bersama-sama,” terangnya.
Dijelaskannya, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Kerja Sama (BKS) LPD, BPD dan Pemkot Denpasar dalam hal ini Bapenda Kota Denpasar telah dilaksanakan tiga bulan lalu. Saat ini sudah saatnya mengevaluasi apa aksi yang harus dilakukan ke depannya.
Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Denpasar I Dewa Gede Mahendra Putra dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana menyampaikan, LPD memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, mengelola dana masyarakat serta mendukung program-program pembangunan yang berkelanjutan.
“Melihat peran LPD yang sangat strategis, maka kami mengandeng LPD sebagai agen Bank BPD Bali untuk mempermudah masyarakat sebagai wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah. Dengan adanya pendekatan pelayanan ini, selain mempermudah masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD Kota Denpasar,” ujarnya.
Menurut Ketua BKS-LPD Kota Denpasar I Wayan Loka, sebelumnya beberapa LPD telah memiliki layanan pembayaran pajak daerah seperti ini. Dengan digandengnya LPD oleh Pemkot Denpasar, maka LPD mendapatkan kesempatan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. *wid
