Denpasar (bisnisbali.com) –Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar acara pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 untuk semakin memperluas akses keuangan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan yang lebih bertanggungjawab dan produktif.
Akses keuangan masyarakat yang lebih luas, bertangungjawab dan produktif diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian nasional.
“Kolaborasi dan sinergi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah penting dilakukan. Dengan memiliki literasi dan inklusi keuangan yang baik maka akan memperluas dan membuka basis ekonomi baru di daerah. Hal ini merupakan komitmen dan respon yang tepat dan dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.
Menurutnya, literasi dan inklusi keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi nasional, karena tingkat inklusi keuangan menjadi salah satu indikator pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan fungsi intermediasi lembaga keuangan.
Terpilihnya Kalimantan Timur menjadi lokasi pelaksanaan pembukaan BIK 2024 merupakan bentuk komitmen OJK untuk meningkatkan literasi, inklusi dan pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam kesempatan yang sama mengatakan OJK mendorong perluasan inklusi keuangan yang bertanggungjawab dan diarahkan pada hal yang produktif.
“Ketika menjalankan bisnis, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) diimbau untuk tidak hanya mengedepankan penjualan tetapi juga memerhatikan faktor edukasi,” kata Friderica.
Untuk semakin memperluas program inklusi keuangan ini, menurut Friderica kantor OJK daerah akan mengorkestrasikan berbagai kebijakan dan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar perluasan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah memudahkan masyarakat untuk mengakses produk dan layanan sektor jasa keuangan. Akan tetapi, kemudahan ini diikuti oleh berbagai tantangan yaitu dengan meningkatnya kejahatan di sektor jasa keuangan yang dapat merugikan masyarakat. *dik