Denpasar (bisnisbali.com) –Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta di Bali menekankan bahwa dukungan digitalisasi hadir di sektor pariwisata yang tercermin dari transaksi QRIS sektor pariwisata yang terus meningkat, serta berlanjutnya perluasan inisiatif cross border payment connectivity.
Adanya keunikan dan kekuatan pariwisata Balinusra menjadi pintu bagi penguatan awareness dan akseptasi untuk memperluas digitalisasi agar dapat menyentuh masyarakat melalui pengelolaan desa wisata, UMKM, platform e-commerce dan payment system.
Dalam rangka penajaman sinergi Bank Indonesia dengan key stakeholders di Balinusra, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menginisiasi Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pariwisata Balinusra yang bertemakan ”Strategi untuk Akselerasi Implementasi Pariwisata Berkualitas di Balinusra” di Bali. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah, asosiasi dan pelaku usaha dalam merumuskan solusi tantangan utama pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi Balinusra yang berkesinambungan dan inklusif yang didukung dengan digitalisasi.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan sambutan Pj. Gubernur Bali bahwa peningkatan mpertumbuhan ekonomi Balinusra salah satunya didorong oleh sektor pariwisata, yang meskipun pada saat Covid-19 sempat terpuruk kini telah kembali pulih. Namun demikian, kebangkitan pariwisata Bali diiringi dengan isu sensitif yang belakangan mendapat sorotan masyarakat.
Lebih lanjut, diskusi High Level Pariwisata dipimpin oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, G. A. Diah Utari yang turut dihadiri oleh Rustam Efendi – Sekretaris Deputi Kemenkomarves Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi se-Balinusra dan Kabupaten/Kota se-Bali, DPMPTSP Provinsi Bali, serta Asosiasi Pariwisata Bali.
Rakorwil berangkat dari permasalahan yang belakangan mendapat sorotan masyarakat. Rakorwil merumuskan 5 tantangan utama pariwisata di antaranya sinkronisasi regulasi perizinan, legalitas kegiatan usaha pariwisata, keanggotaan asosiasi pariwisata, jaminan keamanan dan kelayakan daya tarik wisata, serta Concentrated Tourism di beberapa daerah wisata khususnya di Bali yang diharapkan dapat disebar ke daerah tujuan wisata lain di Bali maupun NTB dan NTT sehingga dapat menghasilkan spillover ekonomi yang lebih besar bagi Balinusra.
Lebih lanjut telah dirumuskan usulan strategi dalam mengatasi tantangan tersebut diantaranya meliputi sinkronisasi perizinan antara pusat dan daerah, penyusunan travel pattern dan bundling paket wisata, dan kajian carrying capacity pada destinasi wisata. Lebih lanjut, penyelesaian tantangan akan dilakukan pada level daerah, wilayah, dan dieskalasi pada tingkat nasional.*dik
