BISNISBALI.com – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menekankan pentingnya solusi pembiayaan alternatif untuk mendorong UMKM naik kelas. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim dilansir dari keterangan resminya di Denpasar, beberapa waktu lalu.
Arif menambahkan, sebagaimana di sebagian besar negara lain, UMKM mendominasi sistem usaha di Indonesia bahkan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa.
“UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian bangsa Indonesia dengan sumbangsih mencapai 60,5 persen terhadap PDB nasional, 99,9 persen dari unit usahaa, hingga berkontribusi sebesar 15,6 persen terhadap ekspor non migas,” ujar Arif Rahman Hakim.
Namun demikian, dengan kontribusinya yang besar terhadap perekonomian, UMKM Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi pembiayaan dan investasi, Arif mengatakan rasio kredit UMKM tergolong masih rendah dan baru ditargetkan mencapai 30 persen pada tahun 2024.
“Hingga tahun 2022, rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan masih stagnan di rasio 21,41 persen dengan nilai kredit sebesar Rp1,424 triliun dari total nilai kredit perbankan sebesar Rp6,497 triliun,” kata Arif.
Oleh sebab itu, untuk mengatasi tantangan pembiayaan dan Investasi di Indonesia, KemenKopUKM menerapkan berbagai langkah strategis guna meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM Indonesia. Mulai dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR), akses pembiayaan melalui PNM Mekaar atau Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera dan unit layanan PNM Mikro, hingga mendorong UMKM untuk memasuki platform Peer-to-Peer-Lending (P2PL) dan Securities-Crowd-Funding (SCF).
“KemenKopUKM sebagai <span;>leading sector<span;> dalam pengembangan UMKM di Indonesia mendorong UMKM untuk meningkatkan literasi keuangan dan masuk ke dalam platform P2PL dan SCF untuk mendapatkan pembiayaan yang mudah dan memadai, tidak hanya melalui produk pembiayaan perbankan tetapi juga melalui Fintech (Financial Technology) dengan persyaratan yang tidak ketat sesuai perbankan,” kata Arif.
Arif juga mamaparkan, pihaknya memiliki program lain untuk mendukung solusi keuangan alternatif bagi UMKM, yakni S-Kopi sebuah platform digital yang menyediakan informasi terkait pembiayaan dan investasi UMKM, serta menghubungkan UMKM dengan lembaga jasa keuangan dan penyedia layanan penilaian kredit.
Dengan adanya S-Kopi, kata Arif, diharapkan platform ini dapat menjadi Marketplace Pembiayaan UMKM yang memungkinkan UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan sesuai kebutuhan. *rah