Denpasar (bisnisbali.com)- Hingga saat ini pengelolaan Pelabuhan Sanur tak kunjung diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar. Padahal masa pemeliharaan sudah berakhir pada Februari 2024 lalu. Dengan itu Pemkot belum bisa melakukan penataan pada pelabuhan yang menghubungkan Sanur dengan Nusa Penida dan Lembongan ini. Termasuk dalam hal mengatasi kemacetan di kawasan tersebut yang hingga saat ini masih terjadi.
Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat diwawancarai, Selasa (2/7) mengatakan, pihaknya berharap agar pengelolaan bisa segara diserahkan ke Denpasar, sehingga penataan pun bisa dilakukan termasuk dalam mengatasi kemacetan.
Dalam mengatasi kemacetan khususmya yang terjadi di kawasan Pelabuhan Sanur, Arya Wibawa mengatakan Pemkot telah memiliki formula. Ia menambahkan, selama ini belum bisa melakukan intervensi 100 persen karena belum ada serah terima pengelolaan dari pusat ke daerah.
“Tujuannya (Penyerahan pengelolaan Derma Sanur ke Pemkot) bukan ada potensi ekonomi, tapi bagaimana kami bisa mengurai permasalahan yang terjadi akibat keberadaan Pelabuhan Sanur itu,” katanya.
Nantinya jika sudah diserahkan ke Pemkot, pihaknya akan melakukan pembagian penyeberangan ke Nusa Penida maupun Nusa Lembongan. Misalkan, dalam sehari ada 100 penyeberangan, maka pihaknya akan membagi ke dua pelabuhan lainnya di Denpasar. “Misal 100 per hari penyeberangannya, mungkin 50 dari Sanur, kemudian 30 dari Mertasari dan 20 lewat pelabuhan Serangan,” terangnya sembari mengatakan, selama pengelolaan belum diserahkan, hal itu belum bisa dilakukan.
Disinggung terkait kapan target bisa diserahkan, Arya Wibawa mengaku masih terus berproses lewat Dinas Perhubungan. “Astungkara diserahkan,” katanya optimis.
Sebelumnya, Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara melakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi di Kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta pertengahan Juni lalu. Audiensi ini dalam rangka membahas business plan jangka panjang Pelabuhan Sanur Kota Denpasar.
Dalam kesempatan tersebut juga dibahas upaya mengatasi kemacetan di Kota Denpasar yang salah satunya di sekitar area Pelabuhan Sanur. Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, menyambut baik proposal Business Plan Jangka Panjang Pelabuhan Sanur tersebut. Pihaknya menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Pertemuan ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan proyek-proyek strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata nasional. *wid
