Denpasar (bisnisbali.com)- Belum lama ini Presiden Joko Widodo sempat menyinggung terkait pembuatan aplikasi pada setiap pergantian kepala daerah atau dinas yang bisa menjadi proyek pengeluaran anggaran. Sebagai Smart City, Kota Denpasar memiliki 181 aplikasi dari semua OPD untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Semua aplikasi ini akan digabung menjadi satu. Ini menjadi upaya efesiensi anggaran dimana dengan banyaknya aplikasi ini membuat biaya perawatan atau maintenance tinggi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat ditemui usai menghadiri Smart City Evaluation Forum 2024 di Sanur Denpasar, Senin (24/6). Dia mengatakan, penggabungan menjadi satu aplikasi ini dilakukan untuk mewujudkan smart city dan Denpasar dalam satu genggaman. Aplikasi tersebut kini digabung ke dalam aplikasi bernama Denpasar Prama Sewaka (DPS).
“Ini adalah upaya penggabungan aplikasi yang ada di OPD bukan membuat aplikasi baru. Sehingga ke depan, Denpasar akan jadi satu genggaman,” katanya.
Aplikasi DPS ini mengintegrasikan seluruh layanan dan informasi di Kota Denpasar, mulai dari informasi pariwisata, informasi kegawatdaruratan hingga layanan publik yang dikemas dalam satu genggaman.
Aplikasi ini menyediakan informasi guna membantu wisatawan menemukan destinasi terbaik di Kota Denpasar, seperti Desa Wisata, Wisata Alam, Wisata Buatan, Wisata Kuliner, Wisata Religi dan Wisata Sejarah.
Selain itu, pada aplikasi DPS juga tersedia layanan nomor kegawatdarutan, serta pelayanan Rakyat Online Denpasar, Pro Denpasar yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi lebih cepat dan efisien.
Layanan yang dimaksud adalah Layanan Pengaduan, Dukcapil, Lowongan Pekerjaan, Perijinan, Satu Data, Harga Pasar dan juga Tagihan PDAM.
Sementara itu, terkait pelaksanaan Smart City di Denpasar, Arya Wibawa mengatakan mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini dibuktikan dari nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 3,8. “Ini adalah angka yang tinggi dari maksimal nilainya Sehingga indeks ini sebagai indikator keberhasilan Smart City di Denpasar,” katanya.
Ia pun menyebutkan salah satu bukti nyatanya yakni pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang kini semuanya berbasis online. “Dulu masyarakat berbondong-bondong ke Dukcapil antre. Kini, semua sudah online, sehingga proses cepat dan tinggal cetak,” katanya.
Meski begitu, saat ini masih ada beberapa kendala terkait penerapan smart city di Denpasar. Salah satunya yakni adanya gangguan sistem. *wid
