Denpasar (bisnisbali.com)-Pariwisata Bali hingga saat ini masih bertumpu pada wilayah selatan. Hal tersebut menyebabkan pemerataan ekonomi belum bisa terwujud. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Pendapatan Asli Daerah (PAD) begitu pesat di Badung seperti Tahun 2022 mencapai Rp3,7 triliun. Angka itu dibandingkan kabupaten/kota lainnya yang di bawah Rp1 triliun.
Untuk pemerataan perekonomian di Bali, penting agar diterapkannya “One Island One Management” sebagai pilihan lainnya jika otonomi khusus belum bisa diberlakukan. Ini juga untuk menekan pesatnya pembangunan di Bali Selatan.
Hal tersebut tersirat dalam acara Saatnya Kita Bicara (Sakira) yang digelar Association of The Indonesian Tours and Travel (Asita) Bali, beberapa waktu lalu. Ketua Asita Bali I Putu Winastra mengatakan, dari industri pariwisata mendukung terjadi otonomi khusus pariwisata serta jika memungkinkan bisa dijalankan merubah tata kelola di Bali. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih antara kabupaten satu dengan lainnya. “Sehingga pemerataan ekonomi bisa terlaksana dengan baik,” terangnya.
Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana dalam kesempatan tersebut mengatakan, mewujudkan otonomi khusus Bali akan sangat sulit dilakukan. Namun untuk one island one management bisa untuk diwujudkan. “Ke depannya, harus ditekankan lagi pengurusan perizinan harus di tingkat satu,” terangnya.
Sementara itu, Akademisi Hukum Unud Dewa Palguna menjelaskan, jika bicara tentang Bali yang lebih adil dan merata kesejahteraan maka perlu otonomi khusus Bali. Hanya saja hal ini memang akan sulit diterapkan, karena semua kabupaten/kota dipimpin provinsi nantinya.
Pada dasarnya, kata Palguna, ekonomi pusat akan sangat diringankan karena hanya akan mengurus daerah satu otonom. Namun yang menjadi catatan adalah pemimpin atau kepala daerah benar benar bisa memanajemen dengan baik. “Asal gubernur bagus bisa kayak Singapura. Artinya memang kita memerlukan desain sejak awal,” imbuhnya. *wid
