Denpasar (bisnisbali.com) –Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat, dari sisi belanja negara, belanja di Provinsi Bali terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) yang telah terealisasi sebesar Rp1.352,19 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp2.456,07 miliar.
“Berdasarkan jenis belanjanya, realisasi Belanja K/L di Bali terdiri dari menjadi Belanja Pegawai Rp594,50 miliar, Belanja Barang Rp663,10 miliar, Belanja Modal Rp89,22 miliar, dan Belanja Bantuan Sosial Rp5,37 miliar,” kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho.
Disebutkan, realisasi belanja barang didukung oleh adanya pembayaran dana tahapan pemilu yang telah diselenggarakan pada 14 Februari 2024 oleh satker lingkup KPU dan Bawaslu. Selain itu, Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk penyaluran alat bantu disabilitas dan bansos Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ia pun merinci penyaluran Transfer ke Derah (TKD) sampai dengan 29 Februari 2024 telah terealisasi sebesar Rp2.456,07 miliar atau 21,2 persen dari pagu. Penyaluran TKD terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.615,09 miliar, Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Rp528,14 miliar, Dana Desa Rp 303,62 miliar, Dana Insenatif Daerah Rp7,33 miliar, dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,89 miliar.
DAK Nonfisik telah disalurkan untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) Kesetaraan Kesetaraan dan PAUD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
Teguh Dwi Nugroho menyampaikan, momentum pertumbuhan perekonomian Bali terus berlanjut. Secara y-oy, ekonomi Bali pada triwulan IV tahun 2023 tumbuh lebih cepat sebesar 5,86 persen setelah mengalami tren perlambatan pada empat triwulan sebelumnya. Sedangkan untuk inflasi gabungan Bali pada Februari 2024 cukup terkendali yaitu sebesar 0,61 persen dibandingkan bulan sebelumnya. “Pertumbuhan ekonomi yang terjaga berimplikasi positif terhadap kinerja APBN,” katanya.
Disampaikan secara umum, kinerja APBN di Provinsi Bali sampai dengan Februari 2024 cukup baik, dibandingkan tahun 2023, pendapatan negara tumbuh positif sebesar 21,7 persen (y-o-y) dan belanja negara tumbuh Positif sebesar 41,7 persen (y-o-y).
Pertumbuhan pendapatan negara didukung oleh realisasi penerimaan pajak yang telah mencapai Rp2.245,23 miliar atau 15,53 persen dari target, tumbuh positif 25,90 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-o-y). Pajak Penghasilan tumbuh paling tinggi sebesar 30,65 persen, disusul PPN dan PPnBM tumbuh 16,82 persen, pajak lainnya tumbuh sebesar 3,90 persen.
“Pertumbuhan penerimaan dari PPh yang cukup tinggi ini terjadi pada jenis pajak PPh pasal 25/29 Orang Pribadi, sebagai imbas dari membaiknya kegiatan usaha seiring dengan pertumbuhan perekonomian Bali di tahun 2024,” ujarnya. *dik
