Gianyar (Bisnis Bali.com) –
Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, maka perlu mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik melalui kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik. Penyusunan IKM dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Drs. I Ketut Sedana, MAP Minggu (7/4) mengatakan data indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Di samping itu penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk IKM merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan masyarakat, menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terutama aparat dan fasilitasnya serta sebagai instrument / alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.
Ia menjelaskan berdasarkan survey yang dilakukan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 diperoleh nilai IKM sebesar 78,29, 78,22 dan 80,14 yang tergolong dalam kategori baik.
Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai bersama Tim Penelitian dan survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gianyar dari LPPM UNUD pada Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana melaksanakan penyusunan kajian IKM.
BRIDA membuat kajian IKM tentang Kinerja Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 ini merupakan tahun keenam. IKM Kabupaten Gianyar meningkat Tahun 2023 sebesar 80,14 dan Tahun 2024 sebesar 81,55.
Ketut Sedana menambahkan kajian IKM ini mengacu Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Harga Satuan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024. Lokasi kajian IKM meliputi 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar. *Kup
