Denpasar (bisnisbali.com) –Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat per 31 Desember 2023, kinerja pertumbuhan total aset BPR/S secara year on year (yoy) pada ketiga provinsi (Bali, NTB dan NTT) mencatatkan pertumbuhan. Untuk pertumbuhan BPR/S di Bali sebesar 7,29 persen, 12,99 persen di NTB, dan 2,10 persen di NTT.
Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar menerangkan, pertumbuhan penyaluran kredit di masing-masing daerah dimaksud juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,88 persen di Bali, 14,42 persen di NTB, dan 7,20 persen di NTT. Secara umum, ketahanan permodalan BPR juga masih cukup terjaga, tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) yang berada di atas threshold, di mana per posisi 31 Desember 2023, CAR tercatat 31,96 persen di Bali, 43,21 persen di NTB dan 43,02 persen di NTT.
Ia pun menilai peningkatan penyaluran kredit di Provinsi Bali selaras dengan meningkatnya aktivitas pariwisata serta sektor pendukung pariwisata seperti sektor pertanian yang pada akhirnya berpengaruh positif pada kinerja BPR/S di Provinsi Bali.
Karenanya OJK Provinsi Bali bersama seluruh pemangku kepentingan terus mendorong penguatan kinerja Bank Perekonomian Rakyat melalui peningkatan kompetensi dalam penyajian laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
“Penguatan permodalan pun perlu terus didorong. Hal ini sejalan dengan ketentuan OJK yang mewajibkan BPR untuk memenuhi kewajiban modal inti minimum sebesar Rp6 miliar pada akhir tahun 2024. Penguatan permodalan BPR dimaksud dapat dilakukan melalui penyetoran modal maupun aksi korporasi seperti merger, akuisisi dan konsolidasi,” kata Kristrianti.
Sebelumnya OJK juga mendorong perbankan di Bali untuk fokus dalam penyaluran pembiayaan atau kredit kepada petani dan peternak yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah di Bali.
OJK bersama Pemprov Bali telah menetapkan program kerja tahun 2024 yaitu penyaluran Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) pertanian dan peternakan sesuai dengan komoditas unggulan masing-masing daerah. Melalui K/PSP harapannya dapat menjadi program value chain financing untuk sektor pertanian yang berbasis ekosistem serta mengurangi disparitas penyaluran kredit dan pembiayaan pada sektor tertentu sehingga dapat meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor pertanian untuk mendukung komoditas unggulan daerah.*dik
