Denpasar (bisnisbali.com)-Seiring dengan membaiknya perekonomian Bali pascapandemi Covid-19 belum diikuti dengan penyaluran kredit di Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Pasalnya pertumbuhan penyaluran kredit di BPR hanya sekitar 6 persen. Disisi lain penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh dengan baik mencapai 12 persen. Untuk itu BPR didorong genjot penyaluran kredit.
Ketua Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Bali, I Ketut Komplit ditemui di Denpasar, Senin (19/2) mengatakan, saat pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen ke atas, pertumbuhan kredit di BPR mestinya bisa mencapai dua digit yaitu sekitar 10-11 persen. Namum saat ini baru sekitar 6 persen atau sebesar Rp13 triliun lebih. Sementara untuk dana yang dihimpun telah mencapai Rp16,2 persen.
Meski demikian, dilihat dari loan to deposit ratio (LDR) BPR di Bali sudah mencapai 65 persen atau sudah sesuai dengan regulasi yaitu 60-80 persen. “Tahun ini kita harapkan bisa mencapai 70-75. Masih ada kekurangan sekitar 15-20 persen yang harus kita optimalkan,” katanya.
Dengan pertumbuhan ekonomi Bali yang kian membaik diharapkan target tersebut bisa tercapai. Ditambah dengan adanya penguatan dari sisi sumber daya manusia (SDM) yang ada di internal BPR diharapkan bisa mengambil peluang yang ada untuk ke depan.
Termasuk dengan diberlakukannya UU P2SK yang industri BPR diperbolehkan untuk pembelian surat berharga, penyertaan modal dan lainnya bisa membuat BPR meningkatkan hasil usahanya. Pihaknya berharap tahun ini aturan turunan dari UU P2SK bisa dikeluarkan sehingga BPR bisa bersiap untuk menangkap peluang yang ada.
Disinggung terkait berapa persen peluang yang bisa digarap BPR dari pembelian surat berharga atau penyertaan modal nantinya, Ketut Komplit mengatakan tergantung dari kemampuan masing masing BPR nantinya. Namun dia mengungkapkan dengan adanya peluang tersebut nantinya akan dapat mengurangi dana idle di BPR. *wid
