Denpasar (bisnisbali.com) –Setelah pemilu 14 Februari 2024 berlalu, ada beberapa tantangan atau pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Ada beberapa tantangan yang diproyeksikan akan dihadapi pemerintahan yang baru mengingat situasi mendatang adalah situasi yang sangat menantang.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara kepada Bisnis Bali menyampaikan, tantangan yaitu mengatasi kenaikan harga pangan utama dan mengamankan pasokan komoditas pangan. Oleh karena itu, Presiden terpilih diharapkan serius mengelola seluruh faktor pengamanan sektor pangan tersebut, termasuk dalam mengamankan kondisi pertanian hingga ketersediaan pupuk.
“Hasil quick count menunjukkan Prabowo-Gibran menang. Tapi ini adalah hari-hari yang cukup berat, karena saat ini masyarakat dihadapkan pada harga bahan pangan yang naik dan kelangkaan stok terutama beras menjelang momen hari raya seperti Ramadhan,” katanya.
Bhima Yudhistira mengatakan, kondisi ini juga perlu menjadi fokus perhatian pemerintahan baru ke depan. Pemerintahan baru harus dapat menyelesaikan masalah pangan, pertanian, ketersediaan pupuk dan lainnya. Menurutnya, ketahanan pangan ini menjadi salah satu hal yang harus diselesaikan untuk mendapatkan kredibilitas atau pun kepercayaan dari para pemilih.
Kemudian tantangan yang kedua yaitu situasi yang dihadapi oleh pemerintahan yang baru itu adalah situasi yang sangat menantang karena situasi global tidak berpihak pada Indonesia, harga komoditas anjlok, ekonomi mitra dagang terbesar sedang sakit-sakitan seperti Tiongkok. Kemudian juga ada pemilu di Amerika Serikat yang bisa berpengaruh terhadap kebijakan moneter dan arus modal yang masuk, misalnya.
“Jadi Prabowo saat menjabat jadi presiden pun situasinya tidak mewah. Untuk melakukan berbagai kebijakan yang sifatnya populer seperti makan siang gratis, susu gratis, saya kira kalau diberlakukan secara nasional akan sangat berat,” paparnya.
Kemudian tantangan yang ketiga, tentunya yang dihadapi oleh Prabowo ini adalah dengan koalisi yang sangat gemuk. Pertanyaanya adalah siapa yang akan menempati pos-pos ekonomi atau pos-pos menteri di bidang ekonomi, siapa yang akan menggantikan Sri Mulyani ataupun menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan, dan menggantikan menteri – menteri profesional yang ada di lingkaran Jokowi saat ini. Itu menjadi teka-teki besar,” ucapnya.
Bhima menilai kalau terlalu banyak politisi masuk di kementerian bidang ekonomi, juga akan menurunkan kredibilitas. Jadi yang paling penting adalah siapa yang akan menjadi pengganti dari menteri-menteri profesional itu. Apalagi, ke depan dengan target yang cukup ambisius untuk pertumbuhan ekonomi 7 persen misalnya harus ada kebijakan yang ekstra ordinary. Dan sejauh ini, kata dia, belum terdengar lagi kebijakan untuk melakukan gerakan ekonomi yang berkorelasi meningkatkan pertumbuhan 7 persen selain yang selalu diucapkan soal hilirisasi.*dik
TANTANGAN SERIUS – Kenaikan harga pangan dan mengamankan pasokan komoditas pangan menjadi tantangan serius pemerintahan baru pasca Pemilu 2024.
