Denpasar (bisnisbali.com) – Pemerintah saat ini gencar mendorong percepatan digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah. Salah satunya melalui digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah.
Dirut Bank BPD Bali, Nyoman Sudharma di Denpasar menerangkan, di tengah gejolak perekonomian global bank milik krama Bali ini dapat menjadi pelaku usaha perbankan yang progresif yang memaksimalkan potensi dan fokus pada solusi untuk turut membantu pemulihan ekonomi tidak hanya di daerah, namun juga nasional melalui pengembangan ekosistem digital.
Strategi bisnis bank berkantor pusat di Renon ini dalam meningkatkan daya saing berupa inovasi produk dan layanan dengan memperluas jangkauan layanan berbasis digitalisasi dan aliansi strategis serta pemanfaatan digitalisasi sebagai tulang punggung pelayanan kepada nasabah.
Diterangkan Sudharma, bank telah mengembangkan beberapa produk serta aktivitas terbaru, seperti Uang Elektronik server based Balipay, Layanan Transaksi Cardless, QRIS Cross Border, Kerja Sama Layanan Payment Gateway, BI – Fast, Online On Boarding, Kerja Sama Merchant Aggregator, Transaksi FX Spot, FX Swap dan FX Forward, Transaksi DNDF, Co-branding Jakcard, Penerapan SNAP dan KKI Bank BPD Bali.
“KKI BPD Bali dapat dijadikan sebagai solusi transaksi pemerintah daerah Bali yang dapat digunakan di seluruh Indonesia. Fasilitas KKI juga mendukung program percepatan dan perluasan daerah yang bebas biaya serta mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kontrol keuangan Pemerintah daerah yang lebih baik,” paparnya.
Selain itu, KKI ini mendukung penguatan modal bagi UMKM lokal yang menjadi merchant Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pembayaran atas pembelian barang dan jasa tanpa penggunaan pembayaran dan dapat dijadikan salah satu trigger pemanfaatan teknologi digital untuk transaksi pada jajaran pemerintah daerah yang mengacu pada bisnis proses eksisting Pemda.
Sementara itu Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam informasi tertulisnya menyampaikan, tiga peran BI untuk mendukung dan mempercepat digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah. Pertama, BI melakukan digitalisasi di bidang pembayaran, antara lain melalui QRIS yang telah mencapai 37 juta pengguna yang sebagian besar merchantnya adalah UMKM. QRIS telah menyejahterakan rakyat, dan akan semakin lengkap melalui fitur baru tarik tunai, transfer dan setor tunai (TUNTAS), serta QRIS telah tersambung dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Hal tersebut akan mempercepat elektronifikasi Pemda.
Kedua, perluasan layanan Kartu Kredit Indonesia, yang tidak terlepas dari peran pengaturan tata kelola dari Kemendagri. Untuk mendukungnya, BI terus melakukan mobilisasi dengan perbankan dan Penyedia Jasa Pembayaran. KKI bukan hanya tanpa biaya penggunaan, tetapi memiliki bunga yang sangat terjangkau bagi merchant.
Ketiga, dengan konsep satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, BI melakukan digitalisasi end to end yang mencakup KKI, QRIS dan fast payment yang akan tersambung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga berbagai kanal pembayaran akan lebih cepat difasilitasi secara real time. Di triwulan kedua 2023 ini, digitalisasi di layanan perbankan telah mencapai Rp14 ribu triliun, sementara transaksi uang elektronik mencapai Rp111 triliun. *dik