Denpasar (bisnisbali.com) – Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari di Denpasar mengatakan, masih tingginya inflasi mendorong tetap tingginya suku bunga kebijakan moneter di negara maju, terutama Federal Funds Rate AS yang mengakibatkan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.
Ketidakpastian pasar keuangan global mengakibatkan tekanan aliran modal keluar dan pelemahan nilai tukar di negara berkembang termasuk di Indonesia. “Dalam kaitan ini, Bank Indonesia berupaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar tekanan inflasi yang bersumber dari imported inflation dapat dimininalisir,” katanya.
Diah Utari juga menyampaikan beberapa faktor yang perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan angka inflasi ke depan yaitu harga beras yang masih terus menunjukkan peningkatan serta kenaikan harga BBM non subsidi per 1 September 2023.
Karenanya saat TPID Kabupaten Badung menyelenggarakan High Level Meeting (HLM), Diah Utari menyampaikan beberapa rekomendasi, antara lain Kabupaten Badung perlu mempersiapkan diri sebagai Kota Inflasi yang dihitung dan diumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) setiap bulan mulai 2024. Kemudian, penerapan program closed loop yang menerapkan kemitraan agribisnis dari hulu ke hilir agar tercipta efisiensi yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melibatkan Perumda setempat.
Selanjutnya, meningkatkan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui peningkatan jumlah Toko Pangan Kita (TPK) atau warung penyalur SPHP lainnya. Penguatan peran Perumda setempat sebagai offtaker produk pangan, meningkatkan frekuensi operasi pasar serta meningkatkan efektivitas kerja sama antar daerah, diantaranya dalam penggunaan sarana penyimpanan produk hortikultura seperti Controlled Atmosphere Storage (CAS)
Dalam informasi tertulisnya Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menyampaikan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Perum Bulog Kanwil Bali, Badan Pusat Statistik (BPS) serta OPD terkait atas dukungan yang diberikan sehingga TPID Kabupaten Badung kembali menjadi nominasi TPID Kab/Kota Berprestasi Kawasan Jawa-Bali. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas Pengendalian Inflasi 31 Agustus 2023, Suiasa mendorong agar penyerapan APBD dapat dilakukan dengan efektif, khususnya untuk pengendalian inflasi.
Selain itu perbaikan saluran irigasi juga perlu mendapat perhatian. Selanjutnya, Suiasa menyampaikan bahwa para camat perlu hadir dalam rapat TPID dan turun langsung untuk menyadarkan masyarakat pentingnya menjaga inflasi. Apalagi, tahun 2024 mendatang Kabupaten Badung akan menjadi Kota Inflasi yang dihitung dan diumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) setiap bulan.
Sebagai daerah yang menjadi pusat sebagian besar pariwisata di Bali, menurutnya Badung perlu lebih seksama dalam menjaga keseimbangan supply dan demand bahan pangan agar tidak memicu terjadinya inflasi. Untuk menjaga inflasi dan menjamin ketersediaan bahan pangan pokok ke seluruh wilayah, keterlibatan BUMDes di 46 desa di Kabupaten Badung juga perlu ditingkatkan. Untuk itu, diharapkan Perumda dapat segera menjalin kerja sama dengan BUMDes. *dik