Denpasar (bisnisbali.com) –Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebutkan disinformasi atau informasi yang tidak jelas mengenai isu keuangan, turut berpengaruh terhadap tingkat pemahaman yang masih rendah di masyarakat, terutama tentang inklusi dan literasi keuangan.
“Oleh karena itu, LPS berkomitmen untuk terus mendukung berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, antara lain dengan menggelar Festival CreArtive 2023,” kata Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto.
Menurutnya LPS ingin mengajak generasi muda dalam mengekspresikan ide-ide kreatif tentang isu-isu keuangan. Dan melalui festival, LPS ingin mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam menyaring informasi keuangan, dan yang paling penting, menunjukkan kepada masyarakat bahwa LPS ada di tengah masyarakat dan selalu siap menjamin simpanan mereka.
Dalam informasinya menerangkan Festival CreArtive LPS 2023, yaitu ajang kompetisi video pendek dan poster iklan layanan masyarakat yang bertujuan untuk menggali kreativitas positif dalam menyampaikan pesan edukatif tentang keuangan di kalangan masyarakat Indonesia.
Sementara itu untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan perekonomian daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara berkomitmen untuk terus meningkatkan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah, PUJK dan pemangku kepentingan melalui TPAKD.
Kepala Bagian Edukasi dan Konsumen OJK Regional 8 Bali-Nusra, I Gusti Bagus Adi Wijaya menerangkan bersama pemerintah daerah dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Bangli melaksanakan Sosialisasi Edukasi Keuangan. Edukasi diberikan kepada Kelompok ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Kelompok Tani Bawang Merah.
Produksi bawang merah di Bangli 30.236 to pertahun, tertinggi di Bali di Provinsi Bali. Karenanya kemudahan akses permodalan dalam pengembangan sektor pertanian untuk petani menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas petani.
OJK mengimbau PUJK untuk terus melakukan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada kelompok tani yang menerima KUR. Pendampingan dan pembinaan bertujuan untuk meminimalisir potensi kredit macet di perbankan terhadap KUR yang disalurkan.
Kolaborasi dan sinergi antara semua anggota TPAKD juga diperlukan untuk menyukseskan petani ‘naik kelas’. Sehingga, KUR yang disalurkan dapat digunakan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangli. *dik
