Tabanan (bisnisbali.com)–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menyoroti kinerja OPD penghasil yang dinilai tanpa inovasi dalam upaya meningkatan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dewan menekankan pentingnya fokus dalam upaya meningkatkan PAD.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja DPRD Tabanan yang dipimpin Ketua Made Dirga bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2024, Jumat (21/7).
TAPD yang diwakili Asisten III Setda Tabanan Dewa Ayu Sri Budiarti menyampaikan, PAD pada 2024 mendatang direncanakan sebesar Rp564,375 miliar lebih. Jumlahnya mengalami peningkatan Rp63,970 miliar lebih atau 12,78 persen dibandingkan Anggaran Induk Tahun 2023 yang mencapai Rp500,405 miliar lebih.
Menurut anggota DPRD Tabanan Putu Eka Nurcahyadi, hingga kini belum muncul inovasi dari eksekutif yang sejalan dengan upaya peningkatan PAD. Padahal Dewan sudah mendorong dengan membuat pansus, perda inisiatif dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Ditambah lagi Perda Tata Ruang sudah ditetapkan.
Hal serupa dikatakan anggota DPRD lainnya, A.A. Nyoman Darma Putra. Sampai saat ini belum ada langkah-langkah konkret oleh eksekutif untuk meningkatkan PAD. Oleh sebab itu, pihaknya mendesak adanya langkah riil dan progres. Selain itu, harus ada sinergi tentang perencanaan dan langkah progres terkait realisasi PAD.
Menyikapi usulan sejumlah anggota DPRD Tabanan, TAPD melalui Kepala Bakeuda Tabanan Wayan Kotio menjelaskan, eksekutif terus berupaya meningkatkan PAD. Hanya, menentukan kenaikan rancangan PAD terlebih dahulu harus melihat struktur PAD yang terdiri dari empat komponen, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Dari keempat komponen itu, PAD pajak minimal 33 persen dari nilai total rancangan. Selanjutnya retribusi menyumbang 4,6 persen dari total PAD yang dipasang, hasil pengelolaan kekayaan daerah menyumbang 2,4 persen dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menyumbang paling banyak mencapai 60 persen dari PAD. “Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di antaranya BLUD RS, puskesmas dan kerja sama dengan Tanah Lot,” ujarnya.
Ditambahkannya, pendapatan Tanah Lot sebagai salah satu penyumbang PAD yang dominan belum menunjukkan peningkatan menyamai sebelum pandemi Covid-19 yang sempat mencatat Rp78 miliar setahun. Tahun ini dari target pendapatan yang dipasang Rp118 miliar, hingga akhir semester I (Juni) capaian per bulan rata-rata Rp3,3 miliar. Jadi, diprediksi hanya bisa mencapai Rp36 miliar pendapatan per tahun. *man
