Denpasar (bisnisbali.com) – Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Adapun besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2023 sebesar 69,00 persen, sementara besaran sumbangan GKBM terhadap GK sebesar 31,00 persen.
“Pada Maret 2023, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK di Provinsi Bali baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya sama, yaitu komoditas beras,” kata Kepala BPS Bali, Endang Retno Sri Subiyandani di Denpasar.
BPS Bali mencatat komoditas makanan yang berpengaruh dalam pembentukan GK di perkotaan pada Maret 2023 adalah beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, kue basah, bawang merah, roti, cabe rawit, mie instan dan kopi bubuk dan kopi instan (sachet).
Sementara komoditas makanan yang berpengaruh dalam pembentukan GK di perdesaan pada periode yang sama adalah beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, kue basah, bawang merah, cabe rawit, roti, tongkol/tuna/cakalang, dan kopi bubuk dan kopi instan (sachet).
Endang memaparkan pada komoditas bukan makanan, lima komoditas yang berpengaruh pada pembentukan GK di perkotaan pada Maret 2023 yaitu perumahan, bensin, upacara agama atau adat lainnya, listrik, dan pendidikan. Sementara itu, lima komoditas bukan makanan yang berpengaruh dalam pembentukan GK di perdesaan pada periode yang sama yaitu perumahan, bensin, upacara agama atau adat lainnya, listrik, dan perlengkapan mandi
Ia pun menjelaskan garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga miskin di Provinsi Bali pada Maret 2023 sebesar Rp2.176.833/rumah tangga miskin/bulan, turun sebesar 1,48 persen dibanding September 2022 yang tercatat sebesar Rp2.209.509/rumah tangga miskin/bulan.
“Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin,” imbuhnya.
Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam melihat indikator kemiskinan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri. Menurut BPS Bali, Tingkat Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tingkat Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.
Hasilnya pada periode September 2022-Maret 2023, Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan sedangkan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) tidak mengalami perubahan. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,553, turun 0,010 poin dibandingkan kondisi September 2022 yang tercatat sebesar 0,563. Jika dibandingkan kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,625, nilai P1 turun 0,072 poin. Di sisi lain, Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2), pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,102, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan kondisi September 2022. Jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,129, nilai P2 turun sebesar 0,027 poin.
Disebutkan bila dibandingkan menurut daerah, pada Maret 2023 Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan lebih rendah daripada di perdesaan. Pada Maret 2023, Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan tercatat sebesar 0,480, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 0,740. Demikian pula untuk Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan tercatat sebesar 0,086, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 0,142. *dik