Gianyar (Bisnis Bali.com) –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat bersama jajaran Pemkab Gianyar yang dihadiri Bupati Gianyar Made Mahayastra, di Ruang Sidang Kantor Bupati Gianyar, Kamis (13/7). Kepala satuan tugas V.2 Korsup V KPK RI Nurul Ichsan Alhuda menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakannya rapat tersebut untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progres tindak lanjut penertiban aset seperti sertifikasi, penyelesaian sengketa, pengamanan, penagihan piutang pajak dan optimalisasi pajak daerah, serta hasil MCP dan SPI Tahun 2022 serta progress MCP dan SPI hingga triwulan kedua Tahun 2023.
Diungkapkannya, telah banyak perbaikan yang dilakukan di Kabupaten Gianyar. Dimana dalam melaksanakan pemberantasan korupsi selain melakukan tindakan pada kasus korupsi yang terjadi dan dilakukan oleh pelaku yang yang merupakan penyelenggaraan negara yang menyangkut kerugian negara, juga diperlukan pendidikan anti korupsi.
Menyerap persepsi masyarakat terkait pemerintahan daerah, Nurul Ichsan meminta izin kepada Bupati Gianyar dan jajaran untuk melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan publik yang ada di Lingkungan Pemkab Gianyar. “Nanti sewaktu-waktu kami mohon izin, kami melakukan kunjungan ke pelayanan publik, baik itu Dinas Kesehatan, Pendidikan, Catatan Sipil atau pelayanan publik lainnya yang ada di lingkungan Kabupaten Gianyar untuk mengetahui persepsi masyarakat secara langsung,” ucap Nurul Ichsan.
Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk bekerja sesuai aturan. Setiap OPD yang ada di Gianyar wajib memiliki aplikasi agar semua tertulis atau tercatat dan terdata dengan baik sehingga lebih mudah dalam pemeriksaan. “Godaan selalu ada namun kami selalu melakukan perbaikan dan pembenahan,” tuturnya.
Bupati Mahayastra juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan pencegahan korupsi terintegrasi melalui agenda Korsupgah yang dikelola melalui skema MCP selama ini, dirasakan sangat bermanfaat. Dirinya juga menghimbau kepada pimpinan OPD terkait beserta jajarannya agar segera melakukan tindak lanjut atas kekurangan pemenuhan indikator MCP dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. *Kup
