Denpasar (bisnisbali.com) – Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G.A. Diah Utari menyampaikan, tingkat inflasi gabungan 2 kota di Provinsi Bali pada Juni 2023 telah berada dalam rentang target dan berada di bawah angka nasional. Hal ini tentu merupakan upaya bersama dari seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Bali.
Terkait dengan ancaman El Nino, Diah Utari di Badung menyampaikan, mulai triwulan III 2023, terdapat potensi El Nino yang berlangsung bersamaan dengan musim kemarau. Hal ini berpotensi menurunkan curah hujan hingga ±70 persen sehingga dapat mempengaruhi produksi komoditas pangan atau ternak.
Diah menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut yaitu pertama, mengupayakan peningkatan produksi pangan terutama di daerah non-sentra melalui program tanam pekarangan, urban farming. Kedua, pemantauan dan perbaikan infrastruktur jalur distribusi untuk kelancaran distribusi pangan dan saluran irigasi.
Selanjutnya ketiga, meningkatkan pemantauan untuk ketersediaan pasokan dan harga barang-barang komoditas strategis di lapangan. Keempat, mempersiapkan Badung sebagai kota IHK dengan mengoptimalkan peran Perumda sebagai unit usaha pangan untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan. Kelima, optimalisasi dukungan APBD dalam program pengendalian inflasi daerah. Keenam, meningkatkan kualitas data neraca pangan untuk memperoleh data yang akurat mengenai ketersediaan dan jumlah kebutuhan pangan wilayah.
Ketujuh, meningkatkan efektivitas komunikasi pengendalian inflasi dengan perluasan informasi harga pangan, serta kedelapan mempercepat pembangunan pasar induk sebagai pusat referensi harga bahan pangan.
Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa menyampaikan, guna mempersiapkan diri sebagai salah satu daerah sampel IHK pada 2024, TPID Kabupaten Badung perlu menyusun roadmap pengendalian inflasi termasuk action plan sehingga arah kerja TPID menjadi lebih jelas, terukur dan berdampak sistemik. Suiasa juga menyampaikan bahwa operasi pasar harus terus dilakukan rutin dan frekuensinya ditingkatkan sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi terutama dalam menjaga stabilitas harga beras.
TPID Kabupaten Badung juga tengah melakukan penyusunan database masyarakat yang berhak membeli elpiji 3 kg. Hal ini sebagai tindak lanjut atas kenaikan harga elpiji yang sempat terjadi beberapa waktu silam. TPID Kabupaten Badung perlu bersama-sama berupaya agar harga dapat konsisten stabil, bukan konsisten tinggi. “Jangan sampai masyarakat terbebani,” ujar Suiasa.
Dalam kaitannya dengan El Nino, Suiasa menyampaikan agar OPD yang berwenang melakukan pemetaan sumber mata air, serta pengecekan saluran irigasi. “Lakukan perbaikan apabila terdapat kerusakan pada sumber mata air atau salurannya,” ujar Suiasa.*dik