Tabanan (bisnisbali.com) –ASN di Kabupaten Tabanan mesti menjadi SDM yang mampu menerapkan birokrasi cepat, cerdas dan tuntas serta berfokus pada dampak kinerja, Jumat (7/7). Tuntutan itu dilontarkan Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., dalam diskusi mendampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si.
Acara yang berlangsung secara hybrid tersebut digelar di Gedung Kesenian I Ketut Maria dan ditayangkan melalui siaran virtual zoom. Pemaparan materi dan diskusi dipimpin Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Hadir Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RI beserta jajaran, Wakil Bupati Tabanan, Ketua DPRD Tabanan, Ketua TP PKK Tabanan Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, Ida Tjokorda Anglurah Tabanan, jajaran Forkopimda Kabupaten Tabanan, Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Sekda Tabanan beserta para Asisten, para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tabanan dan seluruh ASN Tabanan.
Dengan tagline “Bergerak untuk Reformasi Birokrasi Terdampak”, Menpan RB menyampaikan terkait pentingnya reformasi birokrasi menjadi engines of development (mesin pembangunan) dan diperbaiki. Hal ini sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan birokrasi berdampak, birokrasi bukan tumpukan kertas serta birokrasi lincah dan cepat.
‘’Diumpamakan kendaraan, birokrasi merupakan mesin dari pemerintahan. Mesin baik maka jalannya pemerintah juga akan baik. Engines of Development sangat penting kita perbaiki. Dengan orientasi program yang lebih berdampak, birokrasi yang hebat, maka layanan di Tabanan juga akan hebat,” terangnya.
Abdullah Azwar Anas juga meminta kepala daerah untuk memangkas langkah panjang yang harus ditempuh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan guna meningkatkan optimalisasi dan efektivitas pelayanan publik di pemerintah daerah. Fokus reformasi birokrasi ditetapkan pada aspek hilir, dengan cara menyederhanakan evaluasi reformasi birokrasi yang berfokus pada dampak kinerja bukan administrasi laporan.
Bupati Sanjaya berkesempatan menyampaikan nilai SAKIP Kabupaten Tabanan, sebagai barometer pengukuran kinerja dan integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. “Dalam tiga tahun terakhir bernilai baik, sedangkan standar kepatuhan pelayanan publik kabupaten masuk dalam 10 besar nasional pada akhir tahun 2022,” ungkapnya.
Disebutkannya, dalam gerak langkahnya masih banyak kendala dan tantangan yang harus dijawab guna mewujudkan performa birokrasi yang berwatak melayani sesuai nilai-nilai Tabanan Era Baru, yaitu aparatur yang memiliki cara melihat, cara berpikir dan cara bergerak dengan nilai-nilai kebaruan. “Semoga di tangan Bapak Menteri, ada solusi-solusi yang positif untuk kemajuan birokrasi kita bersama. Semoga kehadiran Bapak Menteri di tengah-tengah ASN Pemkab Tabanan mampu menjadi inspirasi untuk meningkatkan motivasi kerja para aparatur,” paparnya. *man
