Mangupura (bisnisbali.com) – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi oleh Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti mengikuti Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, secara virtual, bertempat di Rumah Jabatan Wakil Bupati Badung, Puspem Badung, Rabu (14/6). Rakor dengan tema “Kawal Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi” ini dibuka langsung Presiden Joko Widodo dan diikuti Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kepala BPK Isma Yatun, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ketua KPK Firli Bahuri, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung Burhanuddin, gubernur seluruh Indonesia, bupati/wali kota seluruh Indonesia serta para undangan.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo berterima kasih kepada BPKP beserta seluruh jajaran yang sudah bekerja keras dalam menjaga tata kelola pemerintahan sehingga bisa lebih efektif dan lebih efisien. Saat ini pemerintah berupaya fokus melakukan peningkatan produktivitas utamanya menuju ke Indonesia Emas Tahun 2045. Ini bukan hal mudah.
Saat ini, situasi global dan situasi ekonomi dunia tidak mendukung, menunjukkan bahwa situasi dunia sekarang ini betul-betul sulit. Oleh sebab itu, setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN, APBD dan yang ada di BUMN semuanya harus produktif karena pendapatan sangat sulit. “Sekarang ini tidak mudah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di sinilah pentingnya peran pengawasan. Kita lemah dari sisi itu jika tidak diawasi dengan cara cek langsung dan pengawasan orientasinya, bukan prosedurnya. Diingatkan agar semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan anggaran benar-benar berjalan sesuai prosedur contoh pengembangan UMKM anggaranya diutamakan dari sisi pengembangan, pemberdayaan, mesin produksi, pameran dan marketing,” ujarnya.
Sementara itu itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh melaporkan, rakornas ini dihadiri 2.218 peserta yang terdiri dari pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, direksi BUMN, serta pemeriksa eksternal. Dikatakan, pihaknya bersama seluruh jajaran, selalu aktif dan konsisten dalam melaksanakan pengawasan atas berbagai program pembangunan prioritas demi memastikan akuntabilitas serta efektivitas keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional.
BPKP dan seluruh jajaran terus berupaya melaksanakan pencegahan kecurangan sejak awal, merespons momentum keberhasilan pemilihan pascapandemi. “Tahun ini BPKP dan jajaran aktif intens mengawal program-program pembangunan nasional daerah yang idensial terhadap upaya peningkatan produktivitas ekonomi. Kami juga serius mengawal percepatan penyelesaian berbagai program penting dalam RPJM 2020-2024. Adapun prioritas pengawasan kami antara lain mencakup sektor infrastruktur, pembangunan manusia, percepatan perizinan, tata kelola industri strategis, pemberdayaan UMKM, serta penguatan good governance salah satunya telah tercermin dari agenda pengawasan yang dirilis BPKP setiap tahun,” katanya.*adv