Denpasar (bisnisbali.com) – Bank Indonesia (BI) menilai transformasi digitalisasi di Bali bisa maju di masa mendatang. Untuk itu BI memberikan sumbang saran berupa empat hal agar Bali bisa menjadi salah satu pusat pengembangan transformasi digital ke depannya.
Gubernur BI Perry Warjiyo di Bali Digifest II 2023 dengan tema “Accelerating Bali’S Digital Transformation”, Jumat (2/6) menyampaikan, empat hal penting bisa dipikirkan untuk menjadikan Bali sebagai salah satu digital industri ekosistem. Empat hal transformasi digitalisasi di Bali di antaranya, pertama, pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana dengan dibangunnya suatu kawasan ekonomi yang bisa memberikan insentif dan pengembangan digital. Umumnya di daerah quite yang menyatu dengan alam, tidak perlu bergedung tinggi. Banyak anak muda yang melakukan inovasi memerlukannya dalam kawasan industri ekosistem digital.
“Yang diperlukan adalah infrastruktur dan terpenting satelit serta sambungan internet dengan daya dukung sangat tinggi. Diperlukan daerah silicon valley sehingga harus didesain atau disusun,” katanya.
Kedua, menciptakan ekosistem iklim bisnis yang menunjang. Di sinilah perlu dikembangkan sistem iklim bisnis sebagai bagian ekosistem ekonomi keuangan digital nasional. Pemeintah harus memberikan kemudahan izin bagi mereka, apakah perusahaan yang akan membagun perusahann digital, flatform, starup.
Ketiga reformasi birokarasi berbasis digital. Sehingga dari seluruh dunia yang ingin membangun dan mengurus perizinan perusahaan atau starup jelas proses, kemudahan, intensifnya. Pelayanan birokrasi harus mendukung.
Terakhir keempat, kebutuhan SDM. Pengembangan SDM untuk digital sangat diperlukan.
”Kami harapkan sumbang saran BI ini bisa dipikirkan. Bagaiaman langkah-langkah konkrit membawa Bali sebagai pusat pengemabngan transformasi digital ke depannya,” ujarnya.
Perry pun mendukung terselenggaranya Bali Digifest II 2023 dan bangga Bali bisa maju di ekonomi keuangan digital. Termasuk peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Indonesia yang dinisiasi Bank BPD Bali sehingga belanja keuangan daerah bisa menggunakan kartu kredit pemerintah. Ia mengatakan saat ini pemerintah pusat, kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah (pemda) dapat menggunakan KKP dengan biaya transaksi nol persen dan biaya untuk merchant juga lebih efisien.
Hadir pula dalam Bali Digifest II 2023 dengan tema “Accelerating Bali’S Digital Transformation” yaitu Gubernur Bali Wayan Koster dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdulah Azwar Anas. Azwar Anas dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia berupaya mengedepankan penerapan pemerintahan digital dalam tata kelola pemerintahan.*dik
