Denpasar (bisnisbali.com) –Bank Indonesia bersama pemerintah terus berupaya mendorong berbagai kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi Bali dan program transformasi ekonomi Bali menuju Bali Era Baru yang tangguh, hijau dan sejahtera.
BI Bali mencatat tulang punggung ekonomi Bali sudah mulai menunjukan pemulihan. Pertumbuhan ekonomi Bali selama 2022 sebesar 4,8 persen yang jauh lebih baik dibandingkan dengan 2020 dan 2021 yang mengalami kontraksi. Bahkan pada awal tahun 2023 ini, pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 6,04 persen (yoy) sehingga Bali berada pada peringkat ke-enam sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Deputi Direktur KPw BI Bali Andy Setyo Biwado di Denpasar mengatakan dukungan bank sentral melalui penyaluran program sosial yaitu 2.000 paket bahan pokok untuk masyarakat Kota Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan sebagai salah satu upaya menjaga daya beli masyarakat karena mengingat inflasi di Bali cenderung masih tinggi.
Dalam menjaga inflasi, bank sentral turut mengupayakan beberapa kegiatan berupa operasi pasar, Gerakan tanam (Gertam) hortikultura untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, dan fasilitasi Kerjasama Antar Daerah.
Dari sisi inflasi, pada April 2023, Provinsi Bali secara tahunan masih di atas level nasional dengan tingkat inflasi mencapai 4,45 persen (yoy) sementara nasional sebesar 4,43 persen (yoy). Tingkat inflasi Bali tersebut cenderung menurun dibandingkan beberapa bulan terakhir. Bank Indonesia bersama pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya akan berupaya agar harga-harga terutama bahan pangan terus stabil.
Sementara Anggota Komisi XI DPR I Gusti Agung Rai Wirajaya menyambut baik berbagai program sosial yang telah dikucurkan untuk membantu masyarakat, selain juga gotong royong untuk menjaga inflasi.
Dalam penanganan inflasi, sebelumnya Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni di Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Bali Nusra menyampaikan, ada beberapa solusi pengendalian inflasi. Pertama kunci utama, isu pengendalian inflasi jadikan isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid-19.
Kedua, komunikasi publik jangan membuat masyarakat panik, upayakan masyarakat agar tetap tenang lakukan komunikasi yang efektif, tidak menakuti masyarakat agar tetap tenang dan tetap bekerja. Ketiga, aktifkan TPID pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tim agar memperkuat sinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas serta melaksanakan rakor secara berkala.
Selanjutnya aktifkan satgas pangan. Satgas pangan di daerah memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah, selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi supply atau distribusi.
Kelima, BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu. Subsidi tepat sasaran yaitu untuk masyarakat miskin. Subsidi tidak tepat sasaran perlu pengawasan oleh Pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum.
Keenam, laksanakan gerakan penghematan energy. Mengimbau masyarakat agar cermat dalam penggunaan energi seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari. matikan AC apabila tidak perlu.
Ketujuh, gerakan tanam pangan cepat panen. Gerakan yang dapat dilakukan diantaranya menanam tanaman pangan cepat panen seperti cabai, bawang dan lain-lain sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan ini perlu diinisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa dan lain-lain.
Solusi selanjutnya laksanakan kerjasama antar daerah. Belum semua daerah memiliki kerjasama antar daerah atau KAD yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis. *dik
