Denpasar (bisnisbali.com) –Dalam RUPS Tahunan yang berlangsung pada 22 Februari 2022, pemegang saham Bank BPD Bali telah menetapkan porsi dividen sebesar 75 persen dari laba bersih atau sebesar Rp453 miliar. Pembagian dividen ini diharapkan dapat mewujudkan misi bank milik krama Bali untuk menggerakkan pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dirut Bank BPD Bali Nyoman Sudharma menerangkan, pada 2023 ini, pemerintah provinsi Bali telah menyetorkan tambahan modal untuk Bank BPD Bali sebesar Rp75 miliar yang telah disahamkan dan tambahan modal dari pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp1,5 miliar yang telah masuk dalam cadangan modal disetor. “Sampai dengan April 2023, modal inti Bank BPD Bali sebesar Rp3,4 triliun lebih dan modal disetor sebesar Rp2,01 triliun,” katanya.
Dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapakan dapat meningkatkan ketahanan permodalan bank untuk meningkatkan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia demi memenuhi kebutuhan pasar.
Disebutkan Bank BPD Bali mendukung penuh perkembangan dan kontribusi dunia digital dan teknologi dalam kehidupan masa kini untuk mempermudah dan memberi nilai tambah bagi kualitas kehidupan masyarakat. Komitmen dukungan tersebut ditunjukkan dengan berbagai produk serta aktivitas terbaru yang dikembangkan oleh Bank BPD Bali, seperti uang elektronik server based Balipay, layanan transaksi cardles, kerja sama layanan payment gateway, BI – Fast, online on boarding, kerja sama merchant aggregator, transaksi FX Spot, FX Swap dan FX Forward, transaksi DNDF, Co-branding Jakcard, penerapan SNAP, kerja sama penyediaan KKPD, KKPD Bank BPD Bali, sera QRIS Cross Border.
Bank BPD Bali juga telah masuk dalam Working Group QRIS Antar Negara dan telah mengimplementasikan QRIS antar negara bersama dengan Thailand. “Saat ini, Bank BPD Bali sedang berproses dalam memenuhi persyaratan QRIS antar negara dengan Malaysia,” jelas Sudharma. *dik