Denpasar (bisnisbali.com) – Dengan melibatkan mitra usaha, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster bermanfaat bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi, serta daya saing UMKM. Selain itu, KUR Klaster juga memberikan beragam manfaat pendampingan bagi para pelaku UMKM sehingga meningkatkan peluang mereka untuk naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi.
MenKopUKM Teten Masduki mengatakan, KUR Klaster memberikan peluang pembiayaan kredit kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta per unit usaha. “Saat ini sedang dilakukan percobaan di beberapa sektor sebagai bagian dari upaya memudahkan UMKM mengakses KUR, sekaligus solusi bagi perbankan agar kredit tidak macet sehingga memudahkan perbankan melakukan proses monitoring,” ujarnya dalam keterangan yang dipantau di Denpasar belum lama ini.
KUR Klaster memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar, menempatkan UMKM bagian dari rantai pasok industri, sehingga bisa meningkatkan kemampuan manajemen usaha, meningkatkan kualitas produksi dan meningkatkan kapasitas usahanya atau naik kelas. KUR Klaster biasanya ditujukan untuk kelompok usaha yang melibatkan mitra usaha untuk perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal, dan usaha produktif lainnya.
Sejauh ini, KUR Klaster sudah diterapkan di sektor pertanian dan kali ini akan diterapkan ke pelaku UMKM di sektor lainnya. UMKM yang terhubung perdagangan elektronik juga bisa memanfaatkan KUR Klaster. “Ini bisa menjadi solusi bagi usaha mikro dan kecil yang terkendala masalah agunan pinjaman. Di sini lain kami juga terus mendorong pelaku UMKM uuntuk memanfaatkan aplikasi digital dalam pencatana keuanga mereka,” tambahnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah membuat piloting KUR Klaster berbasis koperasi dengan menyinergikan KUR dengan dana bergulir LPDB untuk koperasi. “Peran koperasi sebagai agretator dan offtaker, dengan dukungan pembiayaan dengan bunga 6 persen, lebih meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil, karena selain bisa mengkonsolidasi usaha-usaha mikro guna mencapai skala ekonomi, menggantikan para tengkulak atau memotong rantai perdagangan, juga menjamin supplai yang lebih baik ke pasar,” katanya.
Teten berharap lembaga keuangan dapat memperluas skema KUR Klaster. Hingga 31 Oktober 2022, realisasi penyaluran KUR telah mencapai mencapai Rp 299,64 triliun yang diberikan kepada 6,26 juta debitur. Realisasi itu mencapai 80,30 persen dari target penyaluran KUR 2022 mencapai Rp 373,17 triliun. Sedangkan total outstanding KUR mencapai Rp450 triliun yang diberikan kepada 38,42 debitur dengan rasio non performing loan (NLP) di posisi 1,27 persen.
KUR tercatat telah berkontribusi terhadap peningkatan kredit UMKM dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2022 dengan total outstanding kredit UMKM mencapai 25,2 persen dari total kredit perbankan. Tahun depan, pemerintah meningkatkan anggaran subsidi bunga dengan target penyaluran KUR sebesar Rp460 triliun. Target tersebut meningkat dari alokasi KUR dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2022 yang mencapai Rp373,17 triliun.
Pemerintah juga melanjutkan pemberian subsidi bunga KUR di tahun depan. Untuk KUR dengan pinjaman Rp10 juta hingga Rp500 juta, suku bunganya 6 persen. Sedangkan, untuk KUR super mikro dengan pinjaman di bawah Rp10 juta, bunganya hanya 3 persen.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menyatakan pemerintah akan terus memperkuat pelaku UMKM melalui program KUR Klaster. “Penyaluran KUR Klaster ini adalah bagian dari terobosan pemerintah untuk meningkatkan peran ekonomi kerakyatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Joko Widodo.
Selain mendukung visi Ekonomi Kerakyatan, penyaluran KUR terbukti berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016, kredit UMKM berkontribusi sebesar 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru. Pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja. Selain membantu mengatasi permodalan, Presiden menekankan bahwa skema KUR Klaster juga menjadi solusi untuk mengatasi sejumlah masalah yang dihadapi UMKM.
Sementara itu, total penyaluran KUR di Bali hingga 31 Oktober 2022 sebesar Rp 8,1 triliun untuk 140 ribu debitur. Penyaluran KUR tersebut masih didominasi oleh KUR skema mikro yang mencapai Rp 4,7 triliun untuk 113 ribu debitur. Kepala Kanwil DJPb Kementerian Keuangan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho di Denpasar menerangkan, terkait progres Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Bali sampai dengan 28 Oktober 2022 adalah sebagai berikut, penyaluran untuk sektor kesehatan dengan rincian intensif nakes sebesar Rp 71 miliar untuk 90 faskes atau 15,3 ribu tenaga kesehatan. Untuk klaim pasien sebesar Rp796 miliar untuk 65 RS dan 16,8 ribu pasien.
Sektor PUPR untuk sub sektor Padat Karya PUPR realisasi sebesar Rp 175 miliar untuk 4,8 ribu tenaga kerja, untuk Pariwisata PUPR sebesar Rp 39 miliar untuk 3,6 tenaga kerja, Ketahanan Pangan PUPR sebesar Rp227 miliar, serta Infrastruktur Konektivitas PUPR sebesar Rp123 miliar.
Pada sektor Padat Karya Kemenhub sebesar Rp1,7 miliar untuk 477 tenaga kerja, sedangkan untuk sektor Perlinsos dengan rincian program sembako sebesar Rp302 miliar, program Keluarga Harapan sebesar Rp260 miliar, BLT Migor Kemensos Rp51 miliar, BLT BBM Kemensos sebesar Rp57 miliar, Bantuan subsidi upah sebesar Rp 173 miliar dan untuk BLT Desa Bali Nusra sebesar Rp 1,7 triliun.
Sementara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusra, Giri Tribroto menyampaikan realisasi penyaluran KUR Tahun 2022 sampai dengan Oktober 2022 sebesar Rp 8,24 triliun atau 89,30 persen dari target KUR 2022 sebesar Rp9,23 triliun. Realisasi KUR terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran 43,52 persen, pertanian 17,43 persen dan industri pengolahan 13,18 persen. *rah