Denpasar (bisnisbali.com)-Dari 8.000 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar yang diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hanya sekitar 5.500 yang lolos verifikasi administrasi. Meski sudah dinyatakan lolos, belum ada informasi lebih lanjut, sehingga masih harus menunggu penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB).
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara usai upacara peringatan HUT Korpri di Lapangan Lumintang, Selasa (29/11). “Memang dari sekitar 8.000 yang kami ajukan, yang lolos 5.500 lebih,” katanya.
Meskipun sudah dinyatakan lolos administrasi, menurutnya belum ada informasi lebih lanjut dari Menpan RB. Jadi, saat ini pihaknya menunggu penetapan dari Menpan RB. “Kemarin masih ada tarik ulur sidang di DPR RI, sehingga kami masih menunggu,” imbuhnya.
Terkait pegawai yang tak lolos verifikasi, Jaya Negara menyatakan karena ada salah satu persyaratan yang tidak terpenuhi. Misalkan tenaga sopir, tenaga kebersihan dan cleaning service tidak boleh.
Diberitakan sebelumnya, KemenPan-RB RI telah mengeluarkan surat edaran tentang pendataan tenaga non-ASN. Surat ini dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Menpan RB Mahfud MD dengan Nomor B/ISII IM SM.01.OO/2022 tertanggal 22 Juli 2022. Selain terkait pendataan, dalam SE ini juga diatur terkait syarat honorer ikut seleksi CPNS dan PPPK. *wid
