Denpasar (bisnisbali.com) –Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho di Denpasar menerangkan, pada 2022 yang sudah hampir berada di penghujung, kinerja positif APBN berlanjut hingga Oktober 2022. APBN hadir di masyarakat melalui Belanja Negara, sebagai shock absorber melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas dan mendorong pemulihan ekonomi.
Secara virtual ia pun merinci, pendapatan negara melanjutkan kinerja yang baik ditandai dengan pertumbuhan pendapatan masih tinggi sebagai bukti pemulihan ekonomi yang terus terjaga. Total penerimaan pemerintah pusat di Provinsi Bali hingga 31 Oktober 2022 telah terealisasi sebesar Rp10,35 triliun, melampuai target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp10,21 triliun. Itu dengan rincian realisasi penerimaan pajak sebesar Rp8,12 triliun dari target Rp7,72 triliun, penerimaan bea cukai sebesar Rp828 miliar atau 99,03 persen dari target Rp835,82 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 35,74 miliar atau 85,86 persen dari target Rp41,63 miliar dari PNBP Lainnya serta Rp1,37 triliun dari target Rp1,62 triliun atau mencapai 84,8 persen dari Pendapatan BLU.
Dari sisi perpajakan, capaian penerimaan netto hingga Oktober 2022 sebesar Rp8,12 triliun dari target tahun 2022 sebesar Rp7,72 triliun, sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 43,8 persen. Sedangkan dibanding penerimaan Januari hingga bulan Oktober tahun lalu, realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2,47 triliun.
Menurutnya, penerimaan per jenis pajak untuk Oktober 2022 secara umum mengalami pertumbuhan sebesar 61,27 persen dibandingkan tahun 2021, namun apabila dihitung secara year-to-date sampai dengan Oktober 2022 secara keseluruhan, penerimaan per Jenis Pajak mengalami pertumbuhan positif sebesar 43,80 persen.
Penerimaan per Jenis Pajak WP OP yaitu sebesar Rp1,43 triliun dan untuk WP Badan yaitu sebesar Rp5,73 triliun terhitung sampai dengan 31 Oktober 2022. Pemegang peranan terbesar untuk penerimaan WP Badan yaitu dari PPh Non Migas sebesar Rp3,89 triliun, pemegang peranan terbesar untuk penerimaan WP OP yaitu dari PPh Non Migas sebesar Rp1,21 triliun.
“Pertumbuhan terbesar terjadi pada Sektor Kegiatan Jasa Lainnya sebesar 162,11 persen, disusul Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 121,71 persen, seiring dengan membaiknya kondisi pariwisata yang menjadi andalan di Provinsi Bali,” jelasnya. *dik
