Gianyar (Bisnis Bali.com) –
Adanya informasi 52 anggota Kelompok Nelayan Trenggiri Wahana di Desa Ketewel Sukawati Gianyar kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis partalite mesti cepat disikapi instansi pemerintah terkait. Wakil Ketua Komisi II DPRD Gianyar, Ketut Sudarsana Senin (28/11) mengatakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan perikanan (DKPKP) Kabupaten Gianyar diminta turun membantu nelayan untuk mengatasi masalah kendala mendapatkan BBM bersubsidi tersebut.
Sudarsana yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gianyar ini meminta pemerintah peduli kepada nelayan. Ini terutama untuk membantu memudahkan nelayan mendapatkan BBM bersubsidi.
Ia menyarankan DKPKP bisa mencontoh dinas pertanian (Distan) yang sudah mengeluarkan surat rekomendasi untuk memudahkan petani mendapatkan bahan bakar solar di Pertamina. Solusi ini sangat membantu memudahkan petani untuk mendapatkan BBM bersunbsidi untuk alat pertanian seperti traktor.
Sudarsana memaparkan DKPKP wajib secepatnya berkoordinasi dengan Pertamina sehingga bisa mengeluarkan rekomendasi untuk membantu para nelayan di Ketewel. “Tidak hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi, DKPKP juga wajib berkoordinasi dengan Pertamina yang selama ini menjadi tempat nelayan ini membeli BBM,” tegasnya.
Ketut Sudarsana menambahkan para nelayan Ketewel berhak mengadu ke DKPKP. Dinas terkait ini mesti membuat kesepakatan yang memudahkan nelayan mendapatkan BBM. “Ini mesti segera ditangani DKPKP, agar upaya nelayan mendapatkan BBM bersubsidi di Pertamina bisa segera terwujud,” ucapnya.
Sementara itu Kadis Pertanian Kabupaten Gianyar, Anak Agung Putri Ari, menyampaikan membantah bahwa dinas pertanian (distan) telah memberikan rekomendasi pembelian BBM kepada para nelayan Ketewel. Nelayan ini merupakan ranah DKPKP. “Kami hanya memberikan rekomendasi untuk petani sementara untuk nelayan merupakan ranah DKPKP,” ucapnya. *Kup
