Denpasar (bisnisbali.com) – Dalam rangka mendukung kebangkitan perekonomian sebagai akibat dari pandemi Covid-19, pemerintah pada tahun 2022 ini masih mengarahkan Kebijakan PEN untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, mendorong konsumsi pemerintah, serta mendorong investasi sektor publik.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Bali, Teguh Dwi Nugroho di Denpasar menyampaikan realisasi Program PEN di Provinsi Bali sampai dengan 28 Agustus 2022 total penyaluran untuk sektor kesehatan sebesar Rp785 miliar dengan rincian intensif nakes sebesar Rp56 miliar untuk 90 faskes atau 11,5 ribu tenaga kesehatan dan untuk klaim pasien sebesar Rp729 miliar untuk 63 RS dan 13 ribu pasien.
Sementara sektor PUPR untuk program padat karya PUPR realisasi sebesar Rp95 miliar untuk 4 ribu tenaga kerja, untuk program pariwisata PUPR sebesar Rp39 miliar untuk 3,6 tenaga kerja, program Ketahanan Pangan PUPR sebesar Rp190 miliar serta infrastruktur konektivitas PUPR sebesar Rp67 miliar. Kemudian untuk cluster Perlinsos dengan rincian program sembako sebesar Rp229 miliar, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp260 miliar, bantuan langsung tunai (BLT) migor Kemensos Rp51 miliar dan untuk BLT desa Bali Nusra sebesar Rp 1,3 triliun.
Selanjutnya, total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan 31 Agustus 2022 di Provinsi Bali mencapai Rp6,4 triliun. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema mikro yang mencapai Rp3,7 triliun untuk 90 ribu debitur. Dari jenis sektor, sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan besaran 44 persen diikuti dengan sektor pertanian, perburuan dan kehutanan dengan 21persen. Secara total, penyaluran pada sektor produksi mencapai 56 persen dan non-produksi sebesar 44 persen.
Sedangkan lembaga penyalur KUR terbesar di Provinsi Bali adalah Bank Rakyat Indonesia sebesar 67 persen. Teguh menyampaikan Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan mendorong agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran, termasuk juga melaksanakan pembinaan UMKM yang berada di lingkup Provinsi Bali untuk mendorong dan mendukung peningkatan ekonomi Bali. Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar dapat bersinergi dengan lebih baik lagi dan mendorong realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan tetap mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money. “Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat,” jelasnya. *dik