Denpasar (bisnisbali.com) – Pemerintah berupaya mempercepat UMKM go digital dengan meningkatkan literasi dan iklim bisnis yang kondusif serta terus menumbuhkan lebih banyak wirausaha muda yang kreatif dan inovatif. “Beberapa hal yang kami lakukan salah satunya dengan menciptakan ekosistem usaha yang baik dan sehat melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024,” ucap MenKopUKM Teten Masduki, secara daring, dipantau di Denpasar, Selasa (6/9).
Dukungan lain yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan membuka akses pasar terhadap produk UMKM dan koperasi, melalui skema 40 persen belanja pemerintah atau sebesar Rp400 triliun untuk tahun 2022 yang dialokasikan khusus untuk menyerap produk-produk UMKM dan koperasi.
Selain itu, KemenKopUKM juga menyediakan fasilitasi pembiayaan melalui KUR dan LPDB. Tak hanya itu, platform digital juga telah dibangun untuk memberikan pelayanan bagi UMKM seperti ODS, OSS, SKOPI (financial hub dan credit scoring), Lamikro, ISSMEI (integrasi perizinan UMKM), Kampus UKM, LHKPN, Smesta, dan Katalog UKM.
KemenKopUKM juga mendukung percepatan transformasi digital secara holistik dengan memprioritaskan digitalisasi pada 7 aspek, yaitu akses pasar, pemantauan kualitas produksi, akses keuangan dan pembiayaan, manajemen organisasi, kapasitas produksi, pasokan, dan distribusi atau logistik.
“Selain itu, kami juga memiliki strategi dalam pemulihan transformatif melalui program transformasi usaha informal ke formal dengan target 16 persen usaha mikro informal bertransformasi ke formal dan 26,5 persen sampai 30,8 persen proporsi UMKM dapat mengakses kredit lembaga keuangan formal,” ucap Teten.
“Ada juga program transformasi ke dalam rantai pasok. Targetnya 15,7 persen sampai 17 persen persentase kontribusi UKM terhadap ekspor nonmigas. Lalu modernisasi 500 koperasi. Terakhir program pertumbuhan wirausaha produktif dengan target 2,5 persen sampai 4 persen persentase pertumbuhan wirausaha serta penumbuhan 500 startup,” katanya.
Di tempat yang sama, Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika I Nyoman Adhiarna mengatakan saat ini masih terdapat tantangan untuk mendigitalisasi pelaku UMKM. Tantangan ini datang dari para pelaku UMKM yang masih memiliki keraguan untuk mengadopsi teknologi digital.
“Dari survei yang kami lakukan, penyebab keraguan ini karena berbagai hal. Faktor umur menentukan, juga ketidakpercayaan terhadap digital menjadi faktor lainnya. Ini berpengaruh terhadap adopsi teknologi digital,” kata Nyoman Adhiarna.
Padahal, menurut dia, adopsi digital ini membawa banyak manfaat bagi pelaku UMKM. Keuntungan yang didapat dikatakannya akan lebih banyak jika UMKM mengadopsi teknologi digital. Dia menekankan sangat penting diberikan literasi digital kepada masyarakat sehingga pelaku UMKM punya keyakinan tinggi terhadap pemanfaatan teknologi digital.
Sementara itu, Kepala Ekonomi Digital UMKM Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat merangkul para pelaku UMKM untuk masuk ke ekosistem digital. “Rekomendasi yang perlu dilakukan untuk mengikutsertakan UMKM informal ini sebagai bagian yang bisa menerima benefit digitalisasi yakni memperbaiki skill internal para pelaku UMKM informal, meningkatkan inovasi dan entrepreneurship UMKM, meningkatkan akses pembiayaan, dan meningkatkan infrastruktur digital,” kata Eisha. *rah