Denpasar (bisnisbali.com) – Pemerintah akan terus memperhatikan dampak dari penyesuaian harga BBM di masyarakat. Pemerintah memberikan dukungan melalui berbagai tambahan bantuan sosial dalam bentuk pengalihan kebijakan subsidi agar dampak dari kenaikan harga BBM tersebut tidak membebani masyarakat.
Selain itu, Pemerintah juga tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) dalam keterangan yang dipantau di Denpasar, Senin (5/9).
“Kalau kenaikan harga BBM itu naik tanpa ada bantalan, pasti kemiskinan meningkat. Namun dengan kita berikan bantalan kepada kelompok yang paling bawah tadi, yang desil satu itu ada 6,5 juta rumah tangga tapi kita memberikan bantuan itu kepada 20,65 juta keluarga, lalu kita berikan lagi BSU dan Pemda juga memberikan bantuan dari APBD, maka kita harapkan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat kelompok miskin dan rentan akan tetap terjaga, dan malah ini akan meningkatkan kemampuan mereka melakukan konsumsi,” terang Wamenkeu.
Terkait inflasi, Wamenkeu mengatakan bahwa kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi pada September dan Oktober. Tetapi, secara month to month (bulan ke bulan), Wamenkeu berharap pada November sudah kembali ke pola normal. “Jadi biasanya inflasi yang seperti ini cepat dalam 1 hingga 2 bulan naik kemudian bulan ke-3 dia mulai normalisasi. Nah itu nanti akan kita perhatikan terus bagaimana sampai dengan akhir tahun. Tapi gak papa, dengan peningkatan harga itu malah memberikan insentif kepada produsen untuk melihat bahwa kita bisa melakukan proses produksi lebih kuat lagi,” lanjutnya.
Ia menambahkan, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2022 akan tetap berada pada kisaran 5,1 persen – 5,4 persen. “Kita bayangkan bahwa sampai dengan akhir tahun pertumbuhan kita ini akan tetap ada dalam range itu, antara 5,1-5,4%. Kegiatan ekonomi tetap berjalan ini kita lihat di daerah-daerah maupun di berbagai macam tempat tetap menggeliat di semua sektor, ini kita perhatikan terus,” ujar Wamenkeu.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kenaikan harga BBM pasti akan memiliki dampak yang cukup luas, baik dari sisi inflasi juga dari sisi kenaikan jumlah kemiskinan. Menyadari hal tersebut, pemerintah secara hati-hati terus melakukan perhitungan untuk melindungi masyarakat utamanya yang kurang mampu.
“Kenaikan dari bantuan sosial sebanyak Rp24,17 triliun yang tadi mengcover 20,65 juta keluarga atau kelompok penerima, ini diperkirakan mencapai 30 persen keluarga termiskin di Indonesia,” ungkap Menkeu.
Secara lebih rinci kenaikan bansos Rp24,17 triliun ini diperuntukkan bagi 20,65 juta keluarga yang masing-masing akan mendapatkan Rp150 ribu per bulan untuk empat bulan dengan total Rp12,4 triliun, pemberian subsidi upah sebesar Rp600 ribu per pekerja bagi 16 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta tiap bulan dengan total Rp9,6 triliun, serta total Rp2,17 triliun yang berasal dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil Pemerintah Daerah untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek online, dan nelayan.
“Berdasarkan hitungan dari penerima dan kalau hubungan dengan kemiskinan, dengan adanya bantuan tersebut, maka angka kemiskinan bisa ditekan lagi turun sebesar sekitar 1,07 persen untuk dua bantuan tersebut (bansos dan subsidi upah),” jelas Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama Menkeu juga mengatakan, diperkirakan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar akan membuat 40 persen kelompok masyarakat yang kurang mampu akan mengalami penurunan daya beli hingga Rp8,1 triliun. Sehingga dengan adanya kenaikan bansos diharapkan akan mengurangi beban mereka.
“Sehingga dengan adanya bansos yang mencapai Rp24,17 triliun, kita harapkan bisa mengurangi beban mereka yang tadi kita sebutkan 40 persen terbawah akan menghadapi juga tekanan akibat inflasi maupun kenaikan dari Pertalite dan Solar ini. Oleh karena itu, jumlah kompensasinya dibuat jauh lebih besar dari estimasi beban yang mereka akan hadapi. Yaitu tadi estimasi Rp8,1 triliun, kita memberikan Rp24,17 triliun,” pungkas Sri Mulyani. *rah