Denpasar (bisnisbali.com) – Informasi rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi mulai 1 Septemberr 2022 kian santer bermunculan. Kenaikan harga diasumsikan kisaran dari Rp1.000 sampai Rp2.500 dari harga terkini Rp7.650 per liter. Kondisi ini memungkinan akan mempengaruhi naiknya angka kemiskinan masyarakat.
Menyikapi kemungkinan hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Hanif Yahya di Denpasar, Rabu (31/8) menyampaikan belum bisa memprediksi secara pasti seberapa jauh kenaikan harga BBM subsidi ini berimbas ke peningkatan angka kemiskinan, mengingat belum ada kepastian kapan diterapkan, berapa persen kenaikan, seberapa pola pengeluaran dari kebutuhan rumah tangga dan bagaimana pola konsumsi masyarakat.
Menurutnya dampaknya mungkin belum akan terlihat secara langsung. Hal ini karena penghitungan angka kemiskinan itu akan dilihat setelah periode pencacahan oleh BPS. Dampaknya terhadap kemiskinan baru bisa dilihat pada rilis Kemiskinan (hasil pendataan susenas September 2022). Diprediksi hasilnya akan di rilis tahun depan sekitar Januari 2023.
Untuk melihat data angka kemiskinan terbaru, khususnya untuk melihat dampak kenaikan BBM subsidi ini terhadap angka kemiskinan di Bali, dikatakannya baru dapat dilihat pada Desember 2022 mendatang. Sebab umumnya, BPS merilis data angka kemiskinan dua kali setahun yakni data angka kemiskinan pada Maret akan dirilis pada Juli, sedangkan angka kemiskinan pada September akan dirilis pada Desember.
Namun, dirinya tak menampik bahwa peningkatan angka kemiskinan bisa saja terjadi setelah adanya kenaikan harga BBM subsidi. Sebab sedikit-banyak pasti akan ada pengaruhnya, apakah itu tingkat inflasinya maupun nanti pada angka kemiskinan. “Tetapi besarannya kita tidak dapat memprediksi berapa. Mengingat bagaimana pola konsumsi masyarakat itu sendiri,” terangnya.
Menurut dia, faktor-faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan maupun inflasi tidak hanya dari salah satu komoditas saja, tetapi juga dari komoditas-komoditas lain. Komoditas-komoditas ini kemudian akan diurut berdasarkan syarat proporsi dari setiap komoditas konsumsi yang biasa dilakukan masyarakat.
Ia pun melihat pertumbuhan ekonomi Bali saat ini sudah mulai bergerak positif. Artinya, sudah ada hal-hal yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat terhadap pendapatan dari masyarakat. Tetapi dengan adanya kenaikan BBM subsidi ini, akan sedikit mengurangi konsumsi atau tingkat perekonomian itu sendiri.
Pihaknya pun meyakini, jika nantinya kenaikan BBM ini terjadi, pemerintah pusat maupun daerah tentunya telah memikirkan solusi untuk menstimulir inflasi atau meningkatnya angka kemiskinan. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Bali pada Maret 2022 sebesar 4,57 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 205,68 ribu orang. Pihaknya mengungkapkan, sudah ada penurunan sebesar 0,15 persen poin terhadap September 2021 dan meningkat 0,04 persen poin terhadap Maret 2021.
Data BPS Bali mencatat berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2021-Maret 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 tercatat sebanyak 136,06 ribu orang, turun sebanyak 1,54 ribu orang jika dibandingkan kondisi September 2021 yang tercatat sebanyak 137,60 ribu orang. Sedangkan penduduk miskin di perdesaan kondisi Maret 2022 tercatat sebanyak 69,62 ribu orang, turun sebesar 4,24 ribu orang jika dibandingkan kondisi September 2021 yang tercatat sebanyak 73,86 ribu orang.
Begitupula persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 4,23 persen, turun 0,10 persen poin dari kondisi September 2021 yang tercatat sebesar 4,33 persen. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 5,39 persen, turun 0,29 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2021 yang tercatat sebesar 5,68 persen.
BPS dalam pengukuran angka kemiskinan makro, garis kemiskinan digunakan sebagai besaran/batas untuk mengelompokkan penduduk yang dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah (atau lebih rendah) dari besaran yang disebut sebagai garis kemiskinan.
Garis kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp485.022 per kapita per bulan. Dibandingkan kondisi September 2021, nilai tersebut naik sebesar 5,09 persen, sementara jika dibandingkan Maret 2021, terjadi kenaikan sebesar 7,25 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Adapun besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2022 sebesar 69,77 persen, sementara besaran sumbangan GKBM terhadap GK sebesar 30,23 persen. *dik