Denpasar (bisnisbali.com) – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Bali menyebutkan meneruskan langkah kebijakan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), pemerintah pusat hingga Juli 2022 masih menerapkan kebijakan yang integratif untuk mendukung perekonomian regional, salah satunya melalui komponen belanja negara (Government Spending).
Kepala Kanwil DJPb Kementerian Keuangan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho di Denpasar menyampaikan total penerimaan pemerintah pusat di Bali hingga 31 Juli 2022 telah terealisasi sebesar Rp6,023 triliun dari target sebesar Rp8,03 triliun atau 75 persen. “Dengan rincian realisasi penerimaan pajak sebesar Rp5,52 triliun, penerimaan bea cukai sebesar Rp473,49 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp27,75 miliar,” katanya.
Dari sisi perpajakan, target penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp7,716 triliun telah terealisasi sebesar 71,56 persen. Sedangkan kepatuhan SPT Tahunan PPh sampai dengan 31 Juli 2022 total SPT diterima sebanyak 321.246 Wajib Pajak dengan rincian 27.236 ribu SPT WP Badan dan 294.009 WP Orang Pribadi.
Dari sisi bea dan cukai, target penerimaan bea cukai tahun 2022 sebesar Rp 835,82 miliar yang telah terealisasi sebesar 56,65 persen sejumlah Rp 473,49 miliar. Sedangkan untuk realisasi ekspor Bali hingga 31 Juli 2022 sebesar 89,976 juta dolar AS tumbuh sebesar 78,6 persen (Y-o-Y). Ekspor di Provinsi Bali ini didominasi oleh barang konsumsi 80,79 persen. Sedangkan realisasi import sebesar 39,847 juta tumbuh sebesar 45,39 persen (Y-o-Y) didominasi oleh bahan baku penolong dan barang konsumsi 50,77 persen.
Dari sisi PNBP, target PNBP tahun 2022 sebesar Rp41,63 miliar yang telah terealisasi sebesar 66,66 persen. Sedangkan untuk realisasi pokok lelang sampai dengan 31 Juli 2022 sudah mencapai 54,7 persen dari target sebesar Rp728 miliar atau sebesar Rp398 miliar. Kemudian untuk sertifikasi tanah BMN per 31 Juli 2022 telah terealisasi sebesar 231 sertifikat atau 35,7 persen dari target 646 sertifikat.
Total realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Bali yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bansos dan Belanja TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) pada semester I lalu terealisasi Belanja Negara mencapai 43,44 persen dari pagu Provinsi Bali tahun 2022 atau sebesar Rp10,19 triliun yang didominasi oleh Belanja TKDD Rp5,78 triliun. Teguh Dwi Nugroho juga menerangkan 18 proyek strategis di Bali, semuanya berjalan baik. “Rata-rata penyerapan anggaran secara keseluruhan sampai 30 Juni 2022 mencapai 47,26 persen dari pagu Rp1,087 triliun,” terangnya.
Terkait perkembangan perekonomian Bali pada triwulan I tahun 2022 sebesar 5,01 atau tumbuh 1,46 persen secara yoy, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan telah menunjukkan fase pemulihan. “Meski demikian, level pertumbuhan masih lebih rendah dibandingkan mayoritas provinsi lain. Pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh meningkatnya lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi,” tegasnya seraya mengatakan lapangan usaha terkait pariwisata tumbuh positif seiring dengan peningkatan wisatawan datang ke Bali. *dik